Liputanjatim.com — Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah dinilai harus memperkuat intervensi, terutama melalui kebijakan penganggaran, untuk mendukung lahirnya generasi emas.
Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Aida Fitriati, mengatakan pihaknya konsisten bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan SDM, khususnya di sektor pendidikan.
Menurut Ning Fitri, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, ia menyayangkan adanya pengurangan anggaran pendidikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang mencapai sekitar Rp986 miliar.
“Intervensi pemerintah dalam soal penganggaran memang dituntut bertambah, berkaitan dengan semangat terciptanya generasi emas,” ujar Ning Fitri.
Ia menilai pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah, terutama di daerah-daerah yang mengalami ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dibandingkan wilayah perkotaan.
Ning Fitri mengingatkan, Fraksi PKB sebelumnya telah memberikan rapor merah terhadap sektor pendidikan pada April 2026. Catatan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam capaian pendidikan di Jawa Timur.
Pada aspek literasi membaca, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum hanya 49,89 persen, jauh di bawah target 59,94 persen. Capaian tersebut juga turun dibandingkan 2024 yang mencapai 54,58 persen.
Kondisi serupa terlihat pada numerasi. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum hanya 46,31 persen, di bawah target 54,92 persen dan menurun dibandingkan capaian 2024 sebesar 46,63 persen.
Sementara itu, persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca hanya 72,63 persen dari target 73,68 persen. Harapan Lama Sekolah juga belum mencapai target, yakni 13,44 tahun dari target 13,54 tahun.
“Rapor merah bidang pendidikan ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya sedang berjalan di tempat, melainkan sedang bergerak mundur. Ada ketidaksinkronan input dalam bentuk belanja pendidikan dengan outcome dalam bentuk kualitas hasil belajar,” tegasnya.
Ning Fitri menegaskan, bahwa pendidikan masih menjadi pekerjaan besar Pemprov Jatim yang harus diselesaikan. Oleh karenanya anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi, jika perlu ditambah.
"Kita ingin pendidikan di Jatim maju, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi bangsa," pungkasnya.
