Maklumat Ulama NU Madura: Menjaga Khittah dan Mendukung Otoritas Syuriyah PBNU

Opini Oleh: Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli Lc., MA

Forum alim ulama se-Madura yang bertempat di Ndalem Kasepuhan Kiai Kholil, Pesantren Annuriyah, Demangan, Bangkalan pada malam 2 Desember 2025, akhirnya mengeluarkan sikap tegas untuk merespon dan mengungkapkan keprihatinannya secara mendalam terhadap dinamika serta "kegaduhan" yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum ini diselenggarakan setelah usaha batin (munajat) dilakukan.

Hadir beberapa kiai kharismatik Madura diantaranya adalah KH. Muhamad Faisol Anwar (pengasuh PP. Annuroniyah/Bani Cholil), KH. Ali Ridlo Hasyim (PP. Dalailul Khoirot Pasuruan), KH. Syafiuddin Abd Wahid (Sampang), KH. Wahdi Musyafa' (Pamekasan), KH. Syafik Rofii (Bangkalan/Bani Cholil), KH. Muadz Makki (PP. Asshomadiyah Burneh Bangkalan), KH. Muhamad Rowi Munir (PP.Arrowiyah Bangkalan), dan KH. Ali Rahbini (Pamekasan), KH. Musyaffak Fauzi (Bangkalan), dll.

BACA JUGA: Kampus UMKM Shopee Jatim di Malang Jadi Rumah UMKM, Dekranasda Sambut Positif

Maklumat yang dihasilkan mencerminkan kearifan lokal ulama pesantren yang mengedepankan ketenangan, persatuan, dan kepatuhan terhadap struktur tertinggi organisasi. Ada tiga poin utama maklumat tersebut, yang secara kuat mendukung peran Syuriyah dan Rais Aam PBNU dalam menyelesaikan krisis organisasi.

Keprihatinan Mendalam atas "Kegaduhan" di PBNU

Poin pertama yang menyatakan keprihatinan mendalam atas kegaduhan di PBNU adalah manifestasi dari prinsip fundamental NU, yaitu menjaga marwah organisasi dan ketenangan umat (Nahdliyin). Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, stabilitas PBNU sangat vital, tidak hanya untuk internal warga NU, tetapi juga bagi stabilitas nasional.

Kegaduhan internal, yang belakangan ini diwarnai polemik pelanggaran berat dan perbedaan pandangan antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik dan mengganggu khidmah NU kepada umat. Pernyataan ulama Madura ini berfungsi sebagai alarm moral, mengingatkan semua pihak di PBNU bahwa jabatan adalah amanah, dan perselisihan yang berlarut-larut bertentangan dengan semangat ukhuwah an-nahdliyah (persaudaraan Nahdliyah) yang diajarkan oleh para pendiri, termasuk Syaikhona Kholil Bangkalan.

2. Pasrah Sepenuhnya pada Otoritas dan Pemimpin Tertinggi NU (Syuriyah)

Poin kedua, yakni memasrahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada alim ulama (Syuriyah) selaku pemegang otoritas dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, adalah penegasan kembali peran sentral Syuriyah sebagai majelis tinggi dan pengawas spiritual organisasi. Dalam struktur NU, Syuriyah memiliki kewenangan tertinggi dalam urusan keagamaan dan penentu kebijakan strategis yang mengikat jajaran Tanfidziyah (eksekutif harian).

Dukungan penuh dari ulama Madura ini memberikan mandat moral dan legitimasi yang kuat bagi jajaran Syuriyah untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis demi menciptakan suasana kondusif. Hal tersebut menggarisbawahi bahwa solusi krisis PBNU harus datang dari mekanisme internal yang sah, dipandu oleh kearifan para kiai sepuh, bukan melalui intervensi eksternal atau "jalan pintas" yang berpotensi memecah belah. Jadi sikap ini memperkuat posisi Syuriyah dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk ketika menerbitkan surat tabayun atau langkah organisatoris lainnya.

3. Mengajak Nahdliyin untuk Tenang dan Mempererat Ukhuwah

Poin ketiga yang mengajak Nahdliyin untuk tenang dan mempererat persaudaraan adalah seruan untuk menjaga solidaritas di tingkat akar rumput. Ini penting untuk mencegah konflik elite PBNU merembet menjadi perpecahan di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting.

Tiga poin tersebut menekankan pentingnya menjaga etika berorganisasi dan menghindari spekulasi atau provokasi yang dapat memperkeruh suasana. Ulama Madura mengingatkan bahwa di atas segalanya, persatuan umat adalah prioritas tertinggi dalam bingkai ajaran ahlusunah wal jamaah annahdliyah.

Maklumat ini secara implisit juga mendukung penuh langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh otoritas lembaga tertinggi NU untuk menyelesaikan krisis, termasuk rencana Rapat Pleno PBNU pada tanggal 9-10 Desember 2025 di Hotel Sultan. Rapat pleno ini diagendakan untuk membahas penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum PBNU, jika diperlukan, serta persiapan Muktamar Percepatan.

Perlu dicatat, rapat pleno adalah forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Muktamar dan Konbes, sesuai AD/ART NU. Menggunakan mekanisme ini menunjukkan ketaatan pada aturan main organisasi dan sah secara konstitusional. Dalam situasi krisis kepemimpinan atau kebuntuan komunikasi, percepatan Muktamar sering dipandang sebagai solusi paling efektif dan demokratis untuk mengembalikan legitimasi kepemimpinan penuh dan menghindari kevakuman organisasi yang berlarut-larut.

Melalui rapat pleno, keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum organisatoris yang kuat dan didukung oleh mayoritas pengurus, sehingga dapat menghentikan "kegaduhan" dan spekulasi publik. Secara keseluruhan, maklumat ulama Madura ini adalah bentuk dukungan moral yang signifikan bagi Syuriah Otoritas Tertinggi NU untuk bertindak tegas, cepat, dan bijak dalam menakhodai bahtera NU di tengah gelombang dinamika internal, demi kemaslahatan umat dan bangsa. Wallahu'alam bishawab.