Bupati Bondowoso Raih Gelar Doktor, Gagas Skema Dana Pesantren lewat Disertasi
Liputanjatim.com - Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid (Ra Hamid), menggagas konsep baru terkait masa depan pendanaan pesantren lewat riset doktoralnya di Univ...
Pamela
Jurnalis LiputanJatim
Liputanjatim.com - Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid (Ra Hamid), menggagas konsep baru terkait masa depan pendanaan pesantren lewat riset doktoralnya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
Dalam sidang disertasi terbuka Rabu (18/2/2026), ia menyoroti pentingnya sinergi pesantren dan sektor perbankan sebagai pilar penguatan pendidikan Islam.
Riset yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pesantren Berbasis Komunitas: Penguatan Layanan Pendidikan Melalui Sinergi Pesantren dan Perbankan” itu berangkat dari studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton dan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Kraksaan.
Ra Hamid memaparkan bahwa pesantren membutuhkan sistem pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan finansial. Tetapi juga mendorong transparansi dan kemandirian kelembagaan.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas membuka ruang partisipasi yang lebih luas antara lembaga pendidikan Islam dan sektor keuangan formal.
Ia menilai, model ini mampu menjawab tantangan pembiayaan yang semakin kompleks seiring perkembangan kebutuhan pendidikan.
Pihak rektorat UIN KHAS Jember menilai riset tersebut relevan dengan dinamika pengelolaan pesantren masa kini. Hal itu memberikan kontribusi akademik yang kuat, sehingga Ra Hamid lulus dengan predikat cumlaude.
Dalam sambutannya, Ra Hamid menegaskan bahwa capaian akademik ini akan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan. Ia menyebut gelar doktor sebagai amanah untuk memperluas manfaat ilmu bagi masyarakat Bondowoso.
Keberhasilan ini juga memperkuat rekam jejak akademiknya sebagai mantan rektor Universitas Nurul Jadid periode 2017–2025.
Di tengah kesibukan memimpin daerah, Gus Hamid menunjukkan bahwa riset ilmiah dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab pemerintahan, sekaligus menawarkan solusi konkret bagi pengembangan pesantren di era modern.
