Liputanjatim.com – Ketua Umum Ikatan Keluarga (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur Thoriqul Haq dengan tegas menolak gagasan presidium dalam kepengurusan Pengurus Besar (PB) IKA PMII.

“Saya menolak gagasan presidium dalam dalam kepengurusan PB IKA PMII,” kata Cak Thoriq sapaan akrabnya, Kamis (20/2/2025).

Menurut Cak Thoriq, dalam kepengurusan IKA PMII, gagasan presidium tidak pernah menjadi tradisi, pasalnya dinilai tidak mencerminkan ruh keorganisasian PMII.

“Gagasan presidium bukan karakter di PMII,” tegasnya.

Dalam kepengurusan PMII, lanjut Cak Thoriq, pihaknya lebih mendukung dipilihnya sosok ketua umum dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) oleh peserta Munas Ika PMII.

“Tetap mengusulkan ketua umum dipilih dalam Munas IKA PMII dengan melengkapi kepengurusan dari semua tokoh alumni PMII yang tersebar di banyak kelembagaan kepemerintahan maupun non kepemerintahan, yang bisa di konsolidasi untuk kepentingan distribusi alumni“ ujarnya.

Mekanisme Ketua Umum PB IKA PMII, masih kata Cak Thoriq, dinilainya lebih efektif dibandingkan gagasan presidium. Posisi ketua umum dianggapnya lebih memiliki pengaruh kuat sehingga fokus kinerja organisasi dan pendistribusian kader lebih terarah.

“Dengan ketua umum mekaisme organisasi lebih bisa berjalan dengan kepemimpinan yang lebih fokus menggerakkan roda organisasi dan distribusi kader,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Munas VII IKA PMII dijadwalkan berlangsung pada 21-23 Februari 2025. Proses Munas ini pun muncul gagasan presidium.

Presidium sendiri berarti menghapus posisi ketua umum, sebab, dalam gagasan presidium sebuah organisasi dipimpin oleh beberapa orang yang secara kolektif mengatur organisasi, atau mengatur organisasi secara bersamaan maupun bergantian yang memimpin dalam waktu yang disepakati.