Liputanjatim.com – Rencana penebangan pohon dalam proyek normalisasi drainase di Jalan Soekarno-Hatta, Malang, mendapat kritik tajam dari Dosen Hukum Lingkungan Universitas Widyagama (UWG), Purnawan D Negara. Ia menegaskan bahwa pohon-pohon di kawasan tersebut memiliki peran ekologis yang krusial dan tidak boleh ditebang.
“Kami menuntut tidak ada satu pun pohon yang ditebang. Jaringan drainase harus direkayasa tanpa menggusur pohon yang ada,” ujar Purnawan kepada awak media, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, pohon berfungsi sebagai penyerap polutan, pencegah banjir, serta penjaga keseimbangan ekosistem. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan penebangan pohon di Malang selama ini tidak diikuti dengan upaya reboisasi yang memadai. “Kami tidak percaya janji wali kota, karena pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak ada penanaman ulang,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, sejumlah mahasiswa UWG menggelar aksi simpatik dengan mengikatkan pita hitam dan menempelkan bunga mawar di batang pohon besar di lokasi proyek. Aksi ini mencerminkan keprihatinan mereka terhadap semakin menyusutnya ruang hijau di Kota Malang.
Purnawan menegaskan bahwa penyebab utama banjir di Malang bukanlah keberadaan pohon, melainkan alih fungsi lahan, penyempitan sungai, serta eksploitasi ruang terbuka hijau untuk pembangunan. Ia juga menuding proyek-proyek normalisasi drainase sering kali tidak membawa solusi konkret, melainkan hanya menjadi ajang studi banding dan proyek bernuansa korupsi.
Ia mencontohkan proyek di Jalan Bondowoso dan studi ke Belanda yang menurutnya tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam pengelolaan drainase kota.
Selain itu, Purnawan mengingatkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Taman dan Dekorasi Kota telah mengatur perlindungan terhadap pohon-pohon besar seperti trembesi dan sono. Namun, pelaksanaannya dinilai masih lemah.
Menurutnya, Malang yang dulu dikenal sebagai Kota Bunga kini semakin gersang akibat berkurangnya ruang hijau tanpa penggantian yang sepadan. Ia berharap Wali Kota Malang yang baru dapat mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih bijak dan berkelanjutan.
“Silakan kalau mau menebang, tebang betonnya, bukan pohonnya,” tegas Purnawan.
Dengan aksi ini, para mahasiswa dan aktivis lingkungan berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pentingnya ruang hijau serta mencari solusi drainase yang tidak merusak keseimbangan ekosistem kota.
