Angka Kemiskinan Surabaya Terus Menurun, Pemkot Perkuat Program Pemberdayaan Warga

Liputanjatim.com - Angka kemiskinan di Kota Surabaya kembali menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dinilai berhasil menekan persentase penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir.

Tercatat, pada 2024 angka kemiskinan turun menjadi 3,96 persen dari sebelumnya 4,6 persen pada 2023. Tidak hanya itu, kemiskinan ekstrem juga tercatat nol di Kota Surabaya. Pada 2023, jumlah penduduk miskin sebanyak 136.370 jiwa, kemudian turun menjadi 116.620 jiwa pada 2024. Berdasarkan data Pemkot Surabaya hingga Mei 2025, jumlah tersebut kembali menurun menjadi 68.243 jiwa.

“Kemiskinan Surabaya turun menjadi 3,9 persen, terendah sejak sebelum masa COVID-19 kita lebih rendah hari ini,” kata Eri.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2024 mencapai 5,76 persen. Angka tersebut melampaui pertumbuhan rata-rata Jawa Timur sebesar 4,93 persen dan nasional 5,03 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan menjadi 4,91 persen atau 79.767 jiwa, jauh lebih rendah dibanding masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang mencapai 9,79 persen atau 154.896 jiwa.

“Jadi target kita adalah di bawah tiga sebenarnya ya. Hari ini sudah mencapai empat dari sembilan. Ini kita akan turunkan lagi di bawah tiga di tahun ini,” ujarnya.

Berbagai program untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi warga, salah satunya penataan kawasan Kampung Kumuh 1001 Malam. Program tersebut bertujuan memberikan hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau yang warga non Surabaya akan dipindah ke rusun milik provinsi, tapi kalau warga Surabaya tidak hanya dipindah, juga akan kami siapkan pekerjaan. Sehingga, warga bisa berubah kehidupannya, pendapatannya bisa sampai dengan Rp 5 juta per bulan,” kata Eri.

Pemkot juga meningkatkan pendapatan UMKM melalui platform e-Peken, bantuan modal usaha, serta program padat karya yang melibatkan 35.638 KK. Menurutnya, program ini memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

“Jadi, padat karya itu adalah memancing. Bagaimana warga Surabaya dari MBR mau berusaha, mau bekerja. Dan ketika mereka bekerja, kita pastikan mendapatkan pendapatan yang layak Rp 2-3 juta per bulan,” terang Eri.

Selain itu, pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga non-ASN serta warga pelayan masyarakat seperti Ketua RT/RW turut membantu menekan angka kemiskinan. Tidak hanya itu, program tebus ijazah bantuan sosial, subsidi listrik untuk lansia, hingga pendampingan sertifikasi halal terhadap 31.000 UMKM dengan nilai transaksi mencapai Rp 182 miliar melalui e-Peken juga membuahkan hasil positif bagi Surabaya.

Dengan deretan kebijakan dan inovasi tersebut, Pemkot Surabaya optimistis target penurunan kemiskinan di bawah tiga persen dapat tercapai tahun ini.