Liputanjatim.com – Pemerintah harus berkerja ekstra melakukan pencegahan terhadap warganya agar tidak masuk dalam jaringan terorisme. Dimana dalam sepekan terakhir usai buntut dari kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto banyak kelompok terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Hal tersebut sebagai bukti bahwa warga Indonesia mulai mudah terpapar jaringan terorisme.
Menurut anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Hilmy, pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota harus bersinergi dalam melakukan tindakan pencegahan gerakan terorisme yang sudah masuk di tengah masyarakat. Pencegahan sebisa mungkin disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat.
“Pencegahan dan penangan terorisme sebaiknya dilakukan bertahap sesuai dengan karakteristik sasaran,” ungkap politisi PKB itu.
Pria yang biasa disapa Gus Hilmy itu memaparkan bahwa warga Indonesia yang masuk dalam jaringan terorisme karena terpapar pemahaman dari organisasi yang diikuti, yaitu organisasi radikal yang memiliki kedekatan ideologi atau berafiliasi dengan kelompok teroris internasional.
Selain karena faktor ideologi, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang masuk dalam jaringan terorisme. Karena itu, kata Gus Hilmy, negara hadir tidak hanya dalam pemahaman dan penanaman ideologi, namun juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan warganya, terlebih untuk keluarga mereka yang sudah terpapar.
“Negara harus merangkul dan kasih kesejahteraan kepada anak istri baik yang sudah terpenjara ataupun yang baru bibit radikal,” ungkapnya.
Terorisme merupakan gerakan radikal yang membuat ketakutan di masyarakat dengan tujuan tertentu, salah satunya ideologi dan kepentingan politik.[cr]
