Liputanjatim.com – Wacana pemilihan kepala daerah yang diwakili suara DPRD kembali mencuat ke permukaan. Munculnya isu lama ini mencuat kembali saat pertemuan pimpinan MPR RI dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Hal ini pun mendapat respon dari PKB Jawa Timur. Bendahara PKB Jatim, Fauzan Fuadi mengatakan isu pilkada tidak langsung ini harus terkaji ulang secara matang. Semua kemungkinan harus diorientasikan menurunkan kos politik betul terjadi.

“Wacana itu memang masuk akal. Tapi, tentu perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya seperti apa,” kata Fauzan saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).

Kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini, realaita di lapangan memang seorang calon kepala daerah menanggung biaya yang sangat besar. Tanggungan biaya yang dikeluarkannya pun tidak sebanding dengan hak yang didapatnya setelah jadi. Sehinga besar potensinya bertindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kendati demikian, politisi dari dapil Tuban-Bojonegoro ini katakan, harus ada formulasi hukum, agar pemilihan tidak langsung tetap berada pada orientasi awal yakni menekan KKN. Dan ini membutukan kajian yang serius.

“Pada prinsipnya PKB Jatim siap apapun. Tapi, masing-masing tentu tetap harus ada terobosan hukum yang tidak melenceng dari tujuan utama. Karena tujuan utamanya adalah menghindari praktek KKN,” terangnya.