LIPUTAN JATIM

Wabup Subandi Gencarkan Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Liputanjatim.com – Wakil Bupati Sidoarjo Subandi terus menggencarkan program bantuan bedah rumah. Pasalnya, masih banyak ditemui rumah warga yang tidak layak huni.

Hal itu ditunjukkan oleh Wabup Subandi saat mengunjungi rumah milik seorang janda di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon, Selasa (06/06/2023).

Di sana ia menemukan Ponisri yang berusia 49 tahun tinggal di sebuah rumah yang memprihatinkan. Dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu sudah reot dan hampir roboh.

Tak hanya itu, ternyata Ponisri juga menderita penyakit lumpuh yang sudah dialaminya sejak 7 tahun terkahir. Selama ini ia dirawat oleh anaknya yang juga tinggal bersamanya, yaitu Abdul Majid.

Ponisri tak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja ia masih kekurangan. Ia hanya mengandalkan penghasilan dari anaknya yang bekerja serabutan.

Subandi mengatakan, kegiatan sidak ini menyusul laporan dari M Rojik Anggota DPRD Sidoarjo FPKB yang meyampaikan ada warga di Dapilnya yang tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan

“Kita Sidak lapangan ini untuk melihat kondisi yang sebenarnya. nanti segera disikapi dan ditindaklanjuti karena memang sangat memprihatinkan. Kita akan memberikan bantuan bedah rumah senilai Rp 20 juta,” tegas Wabup Subandi.

Ia meminta kepada Pemerintah desa agar bisa ikut bergotong-royong dalam pembangunan rumah milik Ponisri. Sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan sesuai kebutuhan material.

Subandi juga menuturkan bakal memberikan bantuan sosial lainnya. Mulai dari bantuan BPJS Kesehatan, bantuan Permakanan, hingga bantuan pendidikan untuk anak Ponisri.

“Kita akan memberikan bantuan BPJS kesehatan, makan 2 kali dalam sehari dan menindaklanjuti pendidikan Abdul Majid anak Ponisri yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena terhimpit ekonomi,” ungkapnya.

Dikatakannya pendidikan sangat penting bagi generasi muda. Terlebih bagi Abdul Majid yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia memerintahkan Dinas Pendidikan untuk bisa segera memberikan akses pendidikan kepadanya.

“Kita akan tanya anak ini lulusannya apa, kalau tidak sekolah tentunya harus kita sekolahkan. Misal kalau anak ini lulus SD nanti kita ikutkan paket A, kalau SMP paket B,” imbuhnya.

Exit mobile version