Liputanjatim.com – Sekitar ribuan warga dari 10 desa di kawasan TNI AL, Kabupaten Pasuruan menolak rencana relokasi. Mereka menuntut pemerintah daerah proaktif menfasilitasi percepatan penyelesaian masalah yang telah bertahun-tahun itu.
Aksi penolakan ini disuarakan ribuan warga di depan kantor Bupati Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, Rabu (4/9/2019). Warga berasal dari Desa Alastlogo, Semendusari, Pasinan, Wates, Balunganyar, Tampung, Gejugjati, Jatirejo dan Baranang di Kecamatan Lekok dan desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling.
Setelah menunggu lebih satu jam menanti perundingan perwakilan dan berorasi, wakil Bupati Pasuruan A Mujib Imron menemui mereka dan berjanji membantu menyuarakan aspirasi mereka.
Dikawal Satpol Pp dan polisi, Wabup Mujib langsung naik ke mobil komando pendemo untuk menyampaikan hasil pertemuan. Ia kemudian membaca surat pernyataan.
“Saya Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, atas nama dan/atau mewakili Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menolak rencana relokasi sebelum ada musyawarah dan persetujuan masyarakat. Kedua, pemerintah daerah akan melindungi warga masyarakat dengan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Karena yang di Pasuruan tidak bisa memutuskan berarti harus ke pusat,” kata Wabup Mujib disambut teriakan dukungan dari warga.
Yang ketiga, lanjut Wabup Mujib, pemerintah daerah akan menfasilitasi dan proaktif mengusahakan penyelesaian masalah warga dan TNI AL.
“Pemerintah daerah akan menfasilitasi secara aktif dengan berkordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah agar masyarakat mendapat hak-hak sebagaimana mestinya,” tandas Wabup Mujib.
Wabup menegaskan surat pernyataan tersebut dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat tersebut dibuat atas kesepakatan pihak pemerintah daerah dan perwakilan warga. Setelah mendapat jaminan dari Wabup, para demonstran akhirnya membubarkan diri.
