Liputanjatim.com – Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum bisa terprediksi kapan berakhirnya. Berbagai upaya pun turut dilakukan pemerintah demi menanggulangi menyebarnya virus asal Wuhan, Tiongkok ini.
Pendemi pun diakui atau tidak berimbas pada semua sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial hingga pendidikan yang mengancam generasi emas.
Dari sisi pendidikan, untuk mencegah lost generation Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur setuju jika Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilaksanakan.
Hal tersebut diungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Reny Pramana. Menurut Reny, Pandemi memang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir dan kapan herd imunnity tercapai.
Banyaknya vaksinasi yang sudah disuntikan ke masyarakat menjadi pertimbangangannya, kenapa PTM harus dilaksanakan.
“Harapan Saya kalaupun saat ini Kita memberlakukan PTM muka yang harus diperhatikan adalah jumlah siswa dan jam dibatasi, prokes diterapkan secara ketat dan dengan disiplin tinggi, Guru atau pengajar wajib memberikan teladan terkait prokes,” kata Reny, Selasa (24/8/2021).
Lebih lanjut, jika para siswa sudah diizinkan melakukan PTM, maka tetap harus dilakukan pengasasan ketat, seperti pemonitoringan menenggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Dan juga bisa untuk memonitor siswa yang sudah vaksin dan belum
Karena betul yang disampaikan Pak Nadiem, anak atau siswa psikologisnya harus menjadi pertimbangan juga,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa sebaiknya sekolah tatap muka hanya untuk siswa SMP dan SMA. Hal ini karena anak-anak yang sudah divaksin adalah anak usia 12 hingga 18 tahun.
Diberitakan sebelumnya Pemerintah mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3 seiring membaiknya situasi pandemi. Sementara itu, wilayah PPKM Level 4 masih dengan pembelajaran daring.
Hal tersebut Diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate, pelaksanaan belajar tatap muka bersifat dinamis, tergantung kondisi wilayah masing-masing. “Prinsip, kehati-hatian dan penerapan prokes tetap utama demi menjamin keselamatan seluruh insan pendidikan,” ujar Johnny.
