Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo memprotes Penjabat (Pj) yang dipilih kemendagri untuk mengisi 13 kursi kepala daerah se Jatim kebanyakan bukan dari birokrasi Jatim.
Dari tiga belas nama yang dilantik hanya tiga sosok yang diajukan Pemprov Jatim, dan terpilih menjadi Pj. Ketiga nama tersebut yakni Kepala Dinas Perkebunan Heru Suseno sebagai Pj Bupati Tulungagung, Kepala Badan Kepegawaitan Daerah (BKD) Indah Wahyuni sebagai Pj Bupati Lumajang dan Kepala Badan Riset Daerah (BRIDA) Jatim Andriyanto sebagai Pj Bupati Pasuruan.
Akibat banyaknya nama yang tidak terpilih tersebut, Freddy menganggap demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi sudah tidak ada lagi.
“Sudah tidak ada demokrasi. Masak usulan dari kabupaten/kota maupun provinsi tidak lagi dilihat pemerintah pusat (Kemendagri). Sehingga ada banyak Pj bupati/wali kota diisi dari pemerintah pusat,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Senin 25 September 2023.
Sebetulnya, sambung anggota Fraksi Golkar ini, pihaknya menghormati regulasi yang menjadi landasan. Namun ia menyayangkan, adanya tumpang tindih usulan penjabat untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah. Seharusnya, Pj dipisahkan kepada kepala daerah, baik itu melalui rapat paripurna atau semacamnya.
“Seharusnya usulan pengisian Pj diisi melalui rapat paripurna sesuai tingkatannya. Open legal itu berada di tingkat masing-masing daerah. Sebab gubernur selain kepala daerah juga kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota,” sebut dia.
Freddy menegaskan, harusnya setiap tingkatan kewenangan saling menghargai. Apalagi gubernur sebagai mandatori presiden. Sehingga kabupaten/kota memberikan jajak pendapat juga menjadi perhatian. Sehingga muncul usulan dari/kota. “Sementara gubernur mengusulkan berbeda. Dan kemudian pemerintah pusat memutuskan beda lagi. Ini tidak lazim dan proses demokrasi kita gagal,” tutup Freddy.
Sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik 13 penjabat (Pj) bupati/wali kota di Jawa Timur. Saat itu, Gubernur Khofifah mengingagkan para Pj kepala daerah untuk menjaga Jawa Timur tidak bergejolak (batuk) selama menjalani tahun-tahun politik. “Tahun politik ini pasti akan ada efek dinamikanya. Jika batuk, dropletnya sampai ibu kota Jakarra,” tegas Khofifah.
Karena itu, Khofifah mengingatkan bahwa Pj adalah adalah pelaksana tugas. “Selamat menjalankan tugas Pj bupati,” tegas Khofifah.
