Liputanjatim.com – Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad menyebut usulan pemajuan pilkada ke bulan September 2024 akan merugikan parpol di tingkat daerah. Karena pemajuan waktu pilkada tersebut akan memperpendek waktu parpol dalam menyiapkan segala keperluan kontestasi politiknya.
Seperti diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengusulkan agar Pilkada Serentak 2024 baik di level kota, kabupaten, maupun provinsi, dimajukan ke bulan September.
Usulan pilkada ini lebih cepat sekitar 3 bulan dari pada kesepakatan informal antara KPU, pemerintah, dan DPR RI pada 24 Januari lalu yang menyetujui Pilkada 2024 diselenggarakan 27 November 2024.
“Dalam perspektif partai ditingkat provinsi yang nanti akan terlibat dalam Pilkada tentu mempercepat pelaksanaan tidak menguntungkan,” kata Sadad saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (26/8/2022).
Pendapat Sadad itu didasarkan pada sejumlah alasan. Menurutnya, konstelasi politik Pilkada serentak akan berkaitan dengan Pileg 2024 yang rencananya akan digelar bulan Februari. Pasalnya sebagaimana ketentuan, hasil Pileg itu akan menjadi acuan untuk kontestasi Pilkada.
Sehingga, dengan mempercepat pelaksanaan Pilkada bakal memperpendek waktu parpol untuk berkontestasi di Pilkada. “Menjadi lebih pendek misalnya untuk sosialisasi. Bulan Februari ke September artinya hanya 7 bulan,” jelasnya.
Politisi kawakan itu menilai dengan rentang waktu itu sangat pendek untuk persiapan para kontestan. “Kalau infrastruktur menurut saya tidak jadi persoalan, tapi yang paling krusial adalah pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi kandidat dan perluasan dukungan,” tambahnya.
Disisi lain, pasca Pileg 2024 sedikit banyak berpotensi mengubah peta politik ditingkatan regional. Sebab, perolehan kursi parpol akan berpengaruh besar pada pergerakan politik menuju Pilkada mendatang.
“Sehingga, dengan alasan itu dalam pandangan saya usulan KPU itu tidak menguntungkan parpol ditingkat daerah,” tuntas Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim.
