Liputanjatim.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno berkomitmen membantu pengelolaan dan manajemen pemerintahan di tingkat desa.

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Rapat Kerja Daerah ke-II Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Malang Tahun 2021, di Ballroom Hotel Savanna, Kota Malang, Minggu (21/11/2021).

Untari menegaskan, bahwa pengelolaan dan manajemen pemerintahan desa ini menjadi hal yang wajib dikuasai, mengingat besarnya dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang keduanya bersumber dari APBN dan APBD.

Kucuran DD dan ADD ini, semata-mata untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Mohon untuk DD dan ADD dikelola dengan sangat baik. Kalau seandainya perlu membutuhkan konsultan, beberapa teman-teman DPRD Kabupaten Malang itu punya pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan,” kata Untari.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyampaikan, hal ini pun sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang minta kepada seluruh kader Banteng, untuk benar-benar memperhatikan pembangunan dan kemajuan desa.

Oleh karenanya dia minta seluruh kepala desa di Kabupaten Malang, untuk benar-benar memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tata cara pengelolaan pemerintahan desa.

“Termasuk bagaimana pengelolaan keuangan dan pengelolaan desa itu, mohon teman-teman perhatikan. Karena kami tidak ingin ada teman-teman pada desa yang kemudian menderita karena hal-hal ini. Karena panjenengan sudah bekerja dengan luar biasa,” ujarnya.