Liputanjatim.com – Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Cabang Kabupaten Ponorogo menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas anggota APDI Jawa Timur dalam Pendampingan Masyarakat terutama percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa berbasis data SDGs Desa tersebut digelar di Graha Gista Jaya Kabupaten Ponorogo pada, Kamis (14/07/2022) dengan diikuti 114 peserta TPP yang terdaftar anggota APDI dengan pembiayaan mandiri.
Dalam salah satu materi, TPP diminta menguatkan kembali asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Hal ini disampaikan oleh Maulana Salahudin, pemateri dari APDI Jatim.
“Asas rekognisi dan subsidiaritas desa harus dikuatkan kembali. asas subsidiaritas merupakan wewenang yang melekat pada desa karena telah menjadi tradisi, berlangsung berpuluh tahun lalu, dan biasa dijalankan di tingkat desa,” kata Maulana.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa asas inilah yang akan menjadikan desa punya karakter sekaligus mempunyai imajinasi dan kontribusi yang lebih baik kepada NKRI.
“Asas subsidiaritas ini pada prakteknya kerap dijadikan rujukan bagi kepala desa atau perangkat desa dalam menyelesaikan konflik antarwarga tanpa harus menggunakan pendekatan hukum formal. Ini merupakan kekayaan luar biasa dari desa-desa di Indonesia,” terang Maulana.
Dalam materi lanjutannya, ia menegaskan bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas desa ini harus dijaga di tengah cepatnya pembangunan desa. Di sinilah pentingnya peran pendamping desa untuk menjaga dua asas tersebut benar-benar bisa menjadi modal dasar bagi percepatan pembangunan desa.
“Pendamping desa merupakan elemen penting dalam percepatan pembangunan desa. Salah satunya dengan menjadikan asas rekognisi dan subsidiaritas benar-benar menjadi ruh pembangunan desa,” pungkas Maulana Salahudin.
