Liputanjatim.com, Kediri – Ratusan Tukang becak di Kediri mendatangi kantor DPRD Kota Kediri. Mereka protes dengan beroperasinya ojek online yang telah mematikan pendapatannya.
Dengan mengayuh becak, Selasa (18/0/2017) siang, mereka mendatangi kantor DPRD yang berada di jalan Mayor Bismo Kota Kediri.
Mereka bermaksud meminta bantuan dan mengadukan nasibnya, karena sejak beroperasinya ojek online tiga bulan lalu, penghasilan para tukang becak menurun drastis.
“Dulu, sebelum ada ojek online Rp 100 ribu kalau Sabtu- minggu, sekarang Rp 20 ribu aja kalau dapat. Kami minta gojek berhenti sekarang juga,” kata Abdul Khaliq salah seorang perwakilan pendemo yang sekaligus tukang becak yang biasa mangkal di Jalan Joyoboyo Kota Kediri.
Para tukang becak ini meminta DPRD dan Pemerintah Kota Kediri mengevaluasi kembali izin ojek online. Pendemo meminta wakil rakyat memperjuangkan nasib mereka.
Kholifi Yunon, Ketua DPRD Kota Kediri yang menemui 10 orang perwakilan tukang becak, menganggap bahwa inilah kondisi sosial yang ada di Kota Kediri dan harus segera disikapi. Pemerintah selaku pemangku regulator juga segera bertindak agar hidup nyaman antar warga di Kota Kediri.
“Harus ada perlindungn juga terhadap para tukang becak, ada ojek online tukang becak jangan terdistorsi dan pemerintah selaku pemegang kuasa regulator segera bertindak,” ucap Kholifi.
Sejumlah saran dan masukan dari tukang becak juga telah dicatat dan akan segera disampaikan pemerintah Kota Kediri, terutama akan pembatasan jumlah tukang ojek online dan pelarangan mengambil penumpang disejumlah titik yang sebelumnya menjadi lokasi tukang becak mencari nafkah.
“Ya masukannya tadi ada pembatasan dan pelarangan mengambil penumpang di lokasi mangkalnya becak,” pungkas Kholifi.
Usai menyampaikan aspirasinya, tukang becak meninggalkan gedung dewan dengan pengamanan ketat dari polisi. Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi bersama para tukang becak seluruh Kota Kediri, jika pemerintah tak segera bertindak terkait tuntutan mereka.
