Liputanjatim.com – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lamongan, kembali menggelar Sekolah Kader Kopri (SKK) yang ke- III, Lamongan, Selasa (26/07/22).

Tidak puas dengan kaderisasi Non-formal dalam tubuh organisasi eksternal PMII, kali ini Kopri PC. PMII Lamongan kembali menggelar SKK dengan bertemakan: “Pengarusutamaan Gender Sebagai Mobilitas Kader Putri dalam Mengawal Kebijakan Publik”.

Diketahui, giat tersebut turut dimeriahkan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB. PMII), Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan seluruh Pengurus Rayon (PR.), Pengurus Komisariat (PK.) dan seluruh elemen kader PMII Lamongan.

Dengan mengusung tema: “Pengarusutamaan Gender Sebagai Mobilitas Kader Putri dalam Mengawal Kebijakan Publik”, prisma pemikiran tersebut muncul dan digagas atas dasar derasnya perkembangan arus globalisasi saat ini. Terkhusus, mengerucut pada mobilitas kader putri yang harus berada di garda paling depan dalam mengawal kebijakan-kebijakan publik.

Dalam kehadirannya, Ketua Cabang PMII Lamongan Sirojul Munir mengatakan, bahwa kader PMII harus mempunyai mentalitas dan SDM yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman. bukan hanya kaderisasi saja, terlebih dalam mengawal kebijakan. 

Kita perlu ideal dalam menentukan sikap, lanjut Munir, ia berpesan bahwa jangan pernah sejengaklpun takut kepada siapapun, selama kita dalam jalur kebenaran. PMII hari ini wajib hukumnya untuk tetap bersama kaum mustadz afin.

“Untuk pengkajian isu kopri saat ini kita harus pro aktif,  karena bicara tentang kesetaraan maka kita mempunyai tugas yang sama dalam mewujudkan kebenaran, tapi yang harus menjadi prioritas tetap memperjuangkan hak-hak perempuan, tentu yang saya sampaikan ini adalah ciri khas yang dimiliki PMII, maka perlu gerakkan nyata untuk mewujudkannya,” jelas Sirojul Munir, selaku ketua PC. PMII Lamongan.

Sementara itu, Rifa Nurdiana Arofa selaku Ketua Korps PMII Putri PC. PMII Lamongan turut menyampaikan, bahwa hakikatnya perihal perempuan dalam pemahaman konsep gender ini tidak hanya lingkup teori wacana wacana saja. Namun perlu adanya gerakan yang kogkrit untuk menunjukan keberadaan perempuan yang harus dirasakan masyarakat juga.

“SKK ini diharapkan dapat membantu mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa menggunakan kerangka analisi gender sebagai dasar dalam membuat kebijakan,” tegas Rifa.

Lebih dalam, Wakil Ketua (Waka) II PC. PMII Lamongan M. Ismail Taufiq menggarisbawahi, selain melalui grand design pengarusutamaan gender, dalam giat SKK ke-III oleh PC. PMII Lamongan ini, juga turut menyuarakan secara tegas, bahwa Kader PMII harus melek wacana atas problem yang sedang berkembang dewasa ini.

“Mencetak kader putri yang tidak hanya lihai dalam berteori, melainkan juga dalam hal pengawalan isu, termasuk pengawalan UU TPKS dan Advokasi Anak Terlantar, itu yang harus bisa kita tindaklanjuti secara serius,” pungkasnya.