Liputanjatim.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi memberikan alarm peringatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sejak awal tahun 2021 hingga hari ini tidak membayar gaji tenanga Kesehatan (Nakes) se-Jawa Timur yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Mandeknya gaji nakes tersebut tidak hanya terjadi tahun ini saja, tahun sebelumnya 2020, gaji nakes juga sempat tidak cair terhitung dari bulan Januari – April.

Terulangnya gaji nakes tak terbayar tersebut membuat Fauzan berinisiatif untuk mengambil sikap politik terhadap gubernur. Ia akan melakukan interupsi langsung terhadap Gubernur Khofifah Indarparawansa saat paripurna yang akan datang.

“Saya sendiri tidak akan segan interupsi dan tanyakan persoalan ini langsung di paripurna DPRD Jatim yang dihadiri oleh Gubernur, jika masih berlarut-larut terus,” ungkapnya.

Bendahara PKB Jawa Timur itu merasa heran kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim yang kerap kali menunda gaji para nakes. Sedangkan nakes adalah ujung tombah dalam penanganan Kesehatan di tingkat desa di tengah wabah pandemi covid-19.

“Kenapa tahun ini harus terulang kembali. Saya amat sangat menyayangkan. Padahal, konsekuensi mereka sangat besar. Uang kita ada kok. Kenapa gaji Nakes Ponkesdes tidak pernah tepat waktu? Malu dengan kabupaten, mereka anggarannya sudah siap, kita masih berbelit-belit entah kenapa,” cetus politisi asal Dapil Bojonegoro Tuban itu. Fauzan kembali mengingatkan untuk tidak menunda-nunda gaji nakes yang telah bekerja dan memberikan edukasi Kesehatan kepada warga desa. Ia tidak ingin hak dari para nakes dikesampingkan setelah mereka menjalankan kewajiban sebagai tenaga Kesehatan di desa. “Jangan sampai kesejahteraan mereka terabaikan,” pungkasnya