Liputanjatim.com – Berkenaan dengan komentar Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer terkait posisi Wagub Jatim Emil Dardak agar tidak menjadi ketua Partai Demokrat mendapat tanggapan dari para pengurus DPD Partai Demokrat Jatim.

Salah satunya dari Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jatim Agung Mulyono. Menurutnya, semua pihak termasuk Ketua DPW PPP Jatim untuk tidak menghalangi langkah Emil menjadi Ketua Demokrat Jatim.

“Jangan lupa, Gubernur dan Wagub berangkat dari partai politik. Lalu kenapa tidak boleh menjadi ketua partai politik? Jangan mengada-ada lah,” kata Agung kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

(Baca Juga: https://www.liputanjatim.com/dpc-demokrat-pacitan-kami-tetap-setia-kepada-ahy/)

Menurutnya, wajar-wajar saja jika pejabat publik juga mengemban jabatan politik di partainya.. Agung lantas mencontoh Wagub Jateng yang merupakan kader partai PPP.

“Bahkan banyak yang menjadi ketua. Jangan lupa, wagub Jateng itu juga pengurus harian DPW PPP Jateng,” urainya.

Menurut Agung, dengan kedewasaan yang dimiliki oleh Emil, dirinya meyakini bahwa eks Bupati Trenggalek tersebut paham dan mengerti posisi kapan dirinya menjadi pejabat publik dan kapan mengurus partai politik.

“Sebelum ini, Ketua Partai Demokrat Jatim adalah Gubernur Pakde Karwo, tidak ada masalah. Jadi idealnya justru kepala daerah itu jadi ketua partai,” beber Agung.

Senada dengan Agung, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati meminta siapa pun termasuk Ketua DPW PPP Jatim untuk tak mengurusi internal partainya.

“Jangan mengurusi partai lain, jangan mengobok-obok partai kami. Beretikalah cara berpolitiknya,” sergah Sri Subiati.

Sri juga memastikan pelaksanaan Musda VI DPD Partai Demokrat Jatim berjalan lancar. Bahkan, mayoritas DPC dan semua anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim sudah sepakat mengusung kembali Emil Dardak sebagai ketua DPD PD Jatim untuk lima tahun ke depan.

“Kita sudah mengantongi suara hampir aklamasi untuk pak Emil Dardak jadi ketua DPD duet dengan mas Bayu sebagai Sekretaris DPD untuk masa lima tahun ke depan. Semua kader solid dan kompak,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer meminta Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak untuk tidak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya,” kata Musyaffa’.

Musyaffa’ menjelaskan siapapun berhak bergabung dengan partai politik. Namun begitu, ketika jabatan publik melekat, maka kepentingan publik haruslah diprioritaskan.

“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktivitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Dan urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” kritik Musyaffa’.