Liputanjatim.com – Berkenaan dengan kasus kelangkaan LPG 3 KG di Kabupaten Ponorogo sejak dua pekan terakhir, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo memanggil PT Pertamina dan Stasiun Pengangkutan Pengisian Bluk Elpiji (SPPBE) yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyalur LPG subsidi ini dipanggil bersama sejumlah instansi seperti Polres, Hiswana Migas, Disperdagkum, dan Bidang Perekonomian SDA Kabupaten Ponorogo, Senin (31/07/2023).
Wakil Ketua Komis B DPRD Ponorogo Ribut Riyanto mengatakan, pemanggilan PT Pertamina dan SPPBE bersama sejumlah instansi ini untuk mengurai permasalahan atas kelangkaan gas melon di masyarakat saat ini.
“Jadi hearing hari ini untuk menindak lanjuti gas 3 kilogram yang sukit didapatkan di pasaran saat ini. Kita diskusi untuk mengurai permasalahan ini dengan elemen-elemen yang punya kepentingan,” ujarnya.
Ribut mengaku dari hasil pemanggilan PT Pertamina dan SPPBE ini didapat hasil, ada penambahan droping dari PT Pertamina sebanyak 32.000 tabung dalam 3 hari terakhir. Kedua pihaknya akan melakukan observasi dan evaluasi selama satu munggu ke depan terkait dampak penambahan droping gas melon ini.
“Observasi seminggu. Masih ada kelangkaan atau tidak di pasaran. Terkait penyalahgunaan yang kita temukan, saat ini kita masih sebatas mengedukasi dulu terkait siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan gas 3 kilo gram tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Rayon IV Kediri (wilayah Madiun dan Kabupaten Ponorogo) Muhammad Salman Alfarisi mengaku, untuk mengatasi kelangkaan gas subsidi di pasaran, pihaknya telah melakukan penambahan distribusi mencapai 32.000 selama 3 hari terakhir, diluar rata-rata jatah droping reguler harian Rp 28.000 tabung perharinya.
“Kami juga akan mengobservasi, dan menjelang 17 Agustus nanti kita juga akan lakukan ekstra droping lagi,” akunya.
Ia menambahkan, untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan lagi, proses distribusi gas orang miskin akan diperketat agar tepat sasaran.
“Kami juga akan menjaga proses distribusi. Baik melalui monitoring bersama bagi konsumen-konsumen yang tidak berhak menggunakan gas ini,” pungkasnya.
