Liputanjatim.com – Banggar DPRD Jawa Timur akan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim yang disebabkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil.

Pada tahun 2022, kontribusi BUMD terhadap PAD hanya sebesar Rp441,44 miliar rupiah atau 2,07 persen. Padahal penyertaan daerah yang telah disetor kepada BUMD sampai tahun 2022 sangat besar, yaitu Rp13,4 triliun lebih.

“Oleh karena itu, Banggar akan mendalami atau bahkan bisa juga mengevaluasi kebijakan anggaran terhadap BUMD dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMD terhadap peningkatan PAD Provinsi Jawa Timur,”  kata juru bicara Banggar DPRD Jatim Deni Prasetya, Senin 19 Juni 2023.

Diketahui ada 10 BUMD Pemprov Jatim yang bergerak diberbagai bidang, seperti, perbankan, perminyakan, properti, jasa tenaga kerja, lembaga penjaminan kredit daerah, asuransi, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan air bersih dan air industri.

Menimpali hal itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim Budi Raharjo mengatakan BUMD diciptakan untuk mendapatkan profit atau menambah PAD. Menurutnya tahun ini hanya ada satu suntikan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Bersih sebesar Rp30 Miliar yang Sudah dibahas sejak tahun 2022 lalu.

Budi memastikan, BUMD ini penting buat Pemprov, tapi setiap kebijakan yang akan dilakukan harus mengikuti aturan-aturan diatasnya, seperti Permendagri dan Peraturan Pemerintah.

“Masalah keuangan, saya kira hampir semua BUMD sama. Kecuali Perbankan, Petrogas dan SIER yang sudah bagus,” katanya.

Upaya pemprov Jatim, lanjut Budi, pihaknya tidak hanya melihat kontribusi BUMD saja. Tapi progresnya dan prosesnya juga akan dilihat secara serius. “Dalam jangka pendek, sesuai penugasan dari Bapak Sekdaprov kita utamakan melihat progres setiap BUMD dalam rangka mencapai bisnis yang baik. Kita monitoring setiap triwulan,” pungkasnya.