Liputanjatim.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal menyetujui tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan tambahan ini, total anggaran program MBG meningkat dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1).
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pos belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas, sementara program prioritas seperti MBG akan mendapat dukungan penuh. Program ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung proses belajar mereka.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujar Sri Mulyani.
Tambahan anggaran ini merupakan konsekuensi dari percepatan pelaksanaan MBG yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Semula, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dijadwalkan tercapai pada akhir 2025, namun Prabowo menginginkan percepatan hingga September 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa percepatan ini membutuhkan tambahan biaya yang besar. “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” kata Dadan dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).
Menkeu Sri Mulyani telah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan mendukung keberhasilan program MBG. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi dengan baik.
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” tutup Sri Mulyani.
