Liputanjatim.com – Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga saat ini terus berdatangan ke dalam negeri. Kabarnya, dalam minggu ini akan ada 1500 PMI yang akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dengan total sudah ada 20 ribu lebih PMI yang datang.

PMI yang datang akan melalui beberapa tahap prosedural, seperti tresing oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Selanjutnya, para pekerja migran akan dilakukan isolasi terlebih dahulu, sebelum nantinya bisa dipulangkan.

Bagi PMI yang positif akan langsung kirim ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura dan yang negatif diisolasi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk PMI warga non Jatim akan diinapkan ke asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Jatim.

“Proses di Sukolilo itu normalnya tiga hari, karena proses karantina itu total delapan hari dengan konsep tiga hari di Sukolilo, lima hari di daerah masing-masing. Setelah tiga hari pemda akan menjemput dan melaksanakan karantina. Khusus untuk di Kabupaten Bangkalan proses karantina akan dilakukan seluruhnya dalam tanggungan pemprov. Karena Bangkalan masih belum dianggap belum landai,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Senin (23/8/2021).

Menurut Hikmah kepulangan PMI ini ada dua sebab. Yakni dideportasi karena berangkat secara non prosedural, dan yang kedua, berangkat dengan prosedural namun pulang karena putus kontrak atau tidak lagi bekerja.

“Yang non prosedural jumlahnya jauhnya lebih banyak. Mereka rata-rata berasal dari, Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Lumajang,” ujar politisi asli Malang ini.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKB Jatim ini pemerintah daerah asal PMI prosedural, seperti Tulungangung, Malang dan Blitar untuk mempruoritaskan pelatihan literasi keuangan untuk para PMI. Agar uang yang didapatkan dari hasil kerja di luar negeri dapat pergunakan kepada hal-hal yang produktif. Seperti dibuat wirausaha untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, khususnya ditengah pandemi yang serba dibatasi ini.

“Tidak usah menunggu 2022 untuk melakukan proses pelatihan untuk warga PMI, agar uang mereka terpantau. Mereka uangnya harus diselamatkan,” katanya.

Tidak hanya itu, bagi PMI yang non prosedural dan dalam garis miskin dan memenuhi kualifikasi data warga miskin, Hikmah menyarankan agar segera memasukkan data ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar segera mendapat antrian untuk menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Ini masih belum terfikirkan oleh pemprov, ini baru terpikirkan saat saya melakukan rapat koordinasi kemarin,” ujarnya.

Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini mengatakan, saat ini yang menjadi problem bagi Pemerintah Provinsi Jatim yakni terkait kepulangan PMI warga non Jatim yang melewati bandara Juanda Surabaya. Sebab, akan menambah beban pembiayaan, karena masih ditanggung Pemprov Jatim.

Dalam hal ini, yang menjadi problem tersendiri kata anggota Fraksi PKB ini yakni kedatangan PMI non warga Jatim. Saat ini sudah ada empat ribu lebih PMI warga non Jatim yang sudah melewati Bandara Juanda Suarabaya. Hal tersebut menambah beban yang ditanggung Pemerinta Provinsi Jatim.

“Karena menangani warganya saja sudah cukup dan kuwalahan. Kami berharap BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) ikut membantu bagi warga non Jatim, yang rata rata dari NTT dan NTB ini. Bagaimana mereka ikut serta menangani, terutama untuk yang sakit, karena yang sakit ini butuh biaya,” harap mantan aktivis PMII ini.

Lebih lanjut, seiring dengan datangnya PMI yang akan menjalani isolasi, Hikmah meminta Pemprov segera melunasi tunggakan pembayaran asrama Haji yang mencapai 5 Milyar lebih. “Pembayaran tahap awal sebesar 500 juta berasal dari BNPB. Sementara kedatangan PMI semakin padat, maka sebaiknya kewajiban terhadap asrama Haji segera ditunaikan. Agar layanan kepada PMI tetap maksimal,” pintanya.