Liputanjatim.com – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (9/12/2021).
Kunjungannya ini berkaitan dengan persoalan pemilihan umum yang sebentar lagi akan digelar Provinsi Jatim. Sehingga dirasa perlu untuk mengetahui dana dari daerah lain agar bisa menjadi pertimbangan mempersiapkan pemilu.
Kunjungan Komisi A DPRD Jatim tersebut adalah untuk sharing atau diskusi soal dana KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diterapkan di Provinsi DIY.
Wakil Komisi A DPRD DIY, Suwardi mengatakan bahwa DIY adalah daerah Istimewa, sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2012 bahwa Gubernur DIY adalah sultan yang bertahta di DIY. Sehingga tak ada Pemilihan Gubernur di DIY.
Kendati tidak ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kepala daerah di daerah DIY tetap dilakukan pemilihan. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati inilah DIY memberikan sharing dana agar suksesi di daerah terlaksana dengan baik.
“Pemprov DIY hanya membantu Pilkda di 4 Kabupaten itu. Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Yogjakarta. Bantuan mendasari kemampuan dari Kabupaten Kota,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio mengatakan dana Pilgub Jatim diusulkan sebesar Rp. 1.9 triliun. Namun masih belum mendapat persetujuan DPRD Jatim.
“Makanya kita belanja masalah kemarin kita sudah belanja masalah di Kabupaten Kota Magetan yang datang ke Provinsi, kemudian Batu, Kemudian Sidoarjo besok tanggal 13 Senin kita memanggil Bawaslu, KPU, BKD kita membicarakan masalah dana,” ujar Istu.
Ia mengatakan bahwa dana Rp. 1,9 triliun yang diajukan KPU tersebut berdasarkan referensi dari keputusan Menteri Keuangan yang baru. Dimana informasinya, honor petugas naik dua kali lipat untuk menjamin kesehatan petugas KPPS.
“Karena notabennya kemarin banyak yang meninggal. Makanya mudah-mudahan nanti juga masih bisa turun banyak. Kita diskusikan melalui ahlinya nanti juga melalui seminar. Sehingga kesimpulan dari belanja masalah komisi A nanti kita koordinasikan dengan pemerintah daerah sudah matang,” jelas Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.
