Liputanjatim.com – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa tampakkan keseriusannya menyapa konstituennya dalam agenda reses, serap aspirasi. Politisi PKB Jawa Timur itu tak tanggung-tanggung mengumpulkan 1000 warga Sampang dan Pamekasan Madura yang terdiri dari 165 kepala desa dan tokoh masyarakat Madura di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Alhasani Ketapang Kabupaten Sampang, Selasa (26/11/2019).
Aliyadi mengaku, dirinya mengumpulkan 1000 warga tersebut dengan tujuan untuk mendengar langsung keluh kesah, kesulitan dan apa yang diinginkan warga terhadap pemerintah. Sebagai wakil rakyat, kata Aliyadi, tentu harus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan warga dan disampaikan dalam rapat dewan bersama eksekutif (gubernur).
“Aspirasi warga ini menjadi bahan masukan dalam mengambil keputusan/kebijakan yang melahirkan sebuah program untuk masyarakat. Sehingga sesuai, kebijakan, program yang dihasilkan seperti yang diminta oleh warga,” katanya.
Pria yang dikenal sebagai bapak infrastruktur perdesaan tersebut mengaku masih banyak warga yang meminta untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan perdesaan, jembatan, jalan lingkungan dan irigasi. Selain itu, pembangunan sarana dan pararana pendidikan madrasah, musala dan masjid juga menjadi bagian dari permintaan masyarakat. “Tentu kita dengar, kita catat permintaan warga untuk disampaikan ke gubernur. Jika APBD kita mampu, tentu semua bisa terealisasikan,” sambungnya.
Warga Sampang tidak hanya menginginkan pembangun infrastruktur fisik, namun juga adalah program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatan perekonomian. Baik melalui pelatihan soft skill dan juga program bantuan permodalan dalam berwirausaha. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingatkan Sampang menjadi salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhakan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur.
Dan tidak kalah penting, kata Aliyadi, warga Sampang sangat mengharapkan intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga produk pertanian, utamanya untuk tembakau dan garam. Kedua jenis pertanian ini merupakan produk unggulan dari Madura dan menjadi tolak ukur dari pertumbuhan dan kesejateraan masyarakat Madura. Stabilnya harga tembakau dan garam jadi indikator dari pertumbuhan ekonomi Madura aman.
Karena itu, pihaknya di Komisi B memperjuangkan dibentuknya badan khusus untuk garam dan raperda yang mengatur tata niaga garam. Tujuannya adalah untuk melindungi petani garam.
