Liputanjatim.com – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ramai-ramai mendapat penolakan dari Serikat buruh di Jawa Timur. Mereka mempertanyakan apa manfaat dari program Tapera yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 itu.

“Program ini manfaatnya apa?,” kata Ketua Bidang Hukum Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER Jatim), Edi Kuncoro, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, Program Tapera hanya akal-akalan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebuah cara pintas menambah anggaran negara melalui pungutan rakyat yang dikonstruksikan dengan undang-undang.

Edi menyebut, pemerintah sangat berambisi menjalankan Program Tapera lantaran melalui kebijakan ini negara bermimpi bakal memperoleh sumber keuangan baru yang cukup besar.

“Pertama jumlah pekerja di indonesia itu kurang lebih 140 juta, dengan asumsi upah rata-rata di Indonesia itu sekitar Rp 3 juta tertinggi sekitar Rp 5 juta. Ketika misalnya diambil 3 persennya itu bisa mengumpulkan Rp 16 triliun [per bulan],” urainya.

Iuran Program Tapera berkisar di angka 3 persen. Dimana 2,5 persen menjadi tanggungan pekerja sementara sisanya, 0,5 persen dibayarkan perusahaan tempatnya bekerja.

Ia pun menganggap kebijakan ini kurang rasional. Karena jika dihitung secara sistematis hasil akumulasi dari iuran bulanan ini tidak akan mencukupi untuk membeli rumah. Bahkan hingga pekerja itu pensiun sekalipun.

Alasan lain pihaknya menolak program Tapera karena sampai dengan saat ini, pekerja sudah menanggung berbagai macam iuran dengan prosentase mencapai belasan persen dari upah yang diterima. Sedangkan kenaikan upah setiap tahun yang diterima pekerja tidak seberapa.

Untuk itu, dirinya bersama serikat pekerja yang lain menolak Program Tapera. Apabila pemerintah masih ngotot menjalankannya, pihaknya mengancam bakal turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.

“Kalau peraturan ini tidak dicabut sesegera mungkin. Bulan [Juni] kita akan demo habis-habisan,” tegasnya.