Liputanjatim.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi kembali mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan karena serap anggaran APBD Jatim 2021 Jatim  semester satu terbilang sangat rendah, berada di angka 27,89 persen di bawah Provinsi Papua di angka 28,25%. Bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), angka serapan Jatim terlinggal jauh dengan Jeteng dan Jabar. Kedua provinsi tersebut telah melakukan serapan anggaran di atas 50 persen.

Fauzan Fuadi kaget dan mempertanyakan kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran eksekutif selama ini. Sebab, rendahnya serapan anggaran tersebut tentu menghambat proses pembangunan.

“Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara,” ungkapnya.

Sebab itulah,  berinisiatif meminta pimpinan DPRD Jatim untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi rendahnya serapan anggaran. “Hal semacam ini harus segera dievaluasi, karena masyarakat menunggu program-program dari Pemprov Jatim baik yang sudah direncanakan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19,” kata Politisi asal dapil Bojonegoro Tuban itu.

Lebih lanjut, Bendahara DPW PKB Jawa Timur meminta Pemprov Jatim untuk tidak menjadikan pandemi covid-19 sebagai alasan. Berbagai kebijakan dan permintaan Pemrov Jatim dalam melakukan refocusing anggaran telah disetujui oleh parlemen, namun kenyataannya tidak mampu merealisasi.

“Justru dalam kondisi luar biasa (darurat) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemprov Jatim sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantalan bantun sosial,” ujarnya.

Terlebih lagi, pemerintah pusat melalui Kemendagri juga sudah mengintruksikan untuk refocusing atau realokasi anggaran 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-9.