Liputanjatim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik Much. Abdul Qodir menemui ratusan massa aksi mahasiswa dan bersedia penuhi segala tuntutan atensi mahasiswa, di depan Gedung DPRD.

Perlu diketahui, aksi demonstrasi pada Kamis (14/4/2022) ini adalah inisiasi dari segenap Aliansi Mahasiswa Gresik (AGM) untuk menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, persoalan kenaikan BBM dan PPN 11%, serta menyikapi persoalan isu regional kabupaten Gresik, dalam hal ini permasalahan mengenai sampah.

Mediator aksi Moh. Ahsin Mubarak menyampaikan bahwa dalam aksi AGM ini terdapat 5 tuntutan persoalan, yaitu atas isu yang berkembang di Nasional maupun Daerah, sehingga ini dinilai sebagai bukti nyata atas ketidak seriusan pemerintah dalam mengemban amanah rakyat.

“Krisis multidimensional yang terjadi ini tidak lepas dari ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat. Kami telah merangkum secara sistematis persoalan-persoalan diatas sehingga menjadi sebuah tuntutan kita bersama Aliansi Mahasiswa Gresik Yakni; mendorong Ketua DPRD Kabupaten Gresik dan Perwakilan Parpol dalam Komisi untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar ketua DPR RI serta Presiden secara tegas Menolak Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan 3 Periode, menuntut DPRD Kabupaten Gresik untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, mendorong Ketua DPRD Kabupaten Gresik untuk mendesak Presiden agar segera menstabilkan harga bahan pokok dan meminta Presiden untuk me-reshufle mentri yang mengkampanyekan perpanjangan jabatan Presiden 3 periode, menuntut DPRD Kabupaten Gresik untuk mendesak Pemerintah untuk mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, menuntut DPRD Kabupaten Gresik untuk mendesak Bupati Gresik agar segera menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Gresik,” kata Akhsin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik turut mengapresiasi aksi mahasiswa dengan menyapa langsung massa aksi yang ada dilapangan. 

Selain itu, Abdul Qodir juga menyampaikan bahwa segenap DPRD kabupaten Gresik telah bersedia untuk menampung segala aspirasi dan tuntutan yang telah disuarakan oleh temen-temen mahasiswa, karena hal tersebut dinilai sejalan dengan visi yang ada di DPRD kabupaten Gresik.

“Karena ini bagian dari kontrol sosial, untuk menindak lanjuti beberapa hal atensi dan tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan pada siang hari ini, Saya menerima semua tuntutan tadi. Yang pertama, terkait dengan penundaan dan wacana 3 priode kalau itu melanggar konstitusi, itu pasti kami akan menolak,” tegas Qodir.

Mengenai penundaan pemilu, Abdul Qodir juga mengabarkan bahwa tidak lama lagi KPU terbaru akan dilantik. Mulai dari tahapan-tahapan saat ini sudah mulai berjalan hingga verifikasi Parpol dan lain sebagainya sudah mulai berjalan. Sehingga pihaknya sepakat dengan mahasiswa agar tidak ada penundaan pemilu.

“Tetap harus dikontrol karena ini politik, tapi yakinlah dengan pemerintah hari ini, bahwa insya allah tidak ada penundaan pemilu dan tidak ada revisi undang-undang terkait penundaan masa jabatan Presiden. Selama Prolegnas tidak mengagendakan revisi undang-undang tersebut,” beber Qodir.

Selanjutnya, ketua DPC PKB Gresik tersebut turut menjelaskan mengenai analisis dari kenaikan BBM dan PPN 11%. Salah satunya ditengarai sebagai campur tangan pemerintah pusat untuk menebalkan bantalan sosial masyarakat di era pandemi. Dan ketika itu nanti bias dengan rencana penebalan bantalan sosial, Abdul Qodir menginstruksikan untuk menolak.

“Saya sampaikan kepada adek-adek semuanya, kalau kenaikan BBM hari ini, yang naik adalah pertamax. Itu berpengaruh kepada distribusi barang-barang dan akhirnya berpengaruh pada kebutuhan harga bahan pokok, maka kita bersama-sama akan melakukan penolakan untuk melakukan analisis kembali terhadap kenaikan tersebut. Tapi kalau kenaikan ini BBM maupun PPN sepenuhnya untuk penebalan bantalan sosial kita, maka mari rame-rame kita dukung, maka perlu dikawal dengan baik, perlu dianalisa dengan baik, apa yang mau dan apa yang akan dilakukan dengan kenaikan bbm ini. Tapi kalau peruntukannya tidak untuk penebalan bantalan sosial masyarakat kita, maka mari rame-rame kita tolak kenaikan tersebut,” tegasnya.

Lebih dalam lagi, Ia kembali memberi arahan mengenai kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sudah tertuang dalam RPJMD. Sehingga segala langkah dijelaskan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah mengalokasikan pembebasan lahan untuk penanganan isu strategis permasalan sampah di kabupaten gresik.

“Terkait dengan pemenuhan janji dan seterusnya, DPRD bersama Pemerintah telah mengalokasikan pembebasan lahan dalam rangka pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, saya meyakinkan kepada adek-adek mahasiswa, yakinlah kalau perencanaan kita masih ditetapkan dan ditentukan berbasis RPJMD kita, inshaallah pemenuhan janji dan isu-isu strategis akan segera bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Untuk itu, Much. Abdul Qodir selaku Ketua DPRD Kabupaten Gresik telah memenuhi segala bentuk tuntutan dan atensi yang sudah disampaikan oleh aliansi mahasiswa gresik dalam aksi hari ini. Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan/Pakta Intregitas, Kamis, 14 April 2022, di Gedung DPRD Kabupaten Gresik.