Liputanjatim.com – Ketua DPD Golkar M Sarmuji angkat suara terkait survei yang dikeluarkan Litbang Kompas yang mengatakan, 60,7 persen majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Capres Prabowo Subianto bagian dari politik dinasti.
Sarmuji mengatakan bahwa kata-kata politik dinasti dalam sistem demokrasi sangat tidak relevan diucapkan. Sebab, apapun politik yang dilakukan ujung tombak suara tetap berada ditangan rakyat.
“Dalam alam demokrasi politik dinasti tidak relevan. Karena rakyat yang akan menilai bukan ditunjuk atau karena faktor keturunan,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Senin 23 Oktober 2023.
Anggota DPR RI tersebut menuturkan bahwa bergantian nyalon pada suatu pemilihan hal yang lumrah dan sering terjadi di tengah masyarakat. Baik skala yang paling rendah seperti kepala desa, kepala daerah atau bahkan skala nasional sudah biasa terjadi. Namun ujungnya tetap satu, yakni kehendak rakyat.
“Bupati Kediri dari suamin ke istri, juga Bupati Banyuwangi dari suami ke istri. Ada juga dari bapak ke anak. Semua terjadi melalui proses pemilihan oleh rakyat,” tuturnya.
Bergantian menjadi calon pada kontestasi politik dalam satu keluarga, ia katakan tidak semuanya berhasil. Semua tergantung dari sosok yang ditawarkan kepada suara pemilih, dan mereka berhak menentukan sikap menjatuhkan pilihannya kemana.
“Namun demikian di antara mereka yang punya hubungan darah, dan maju pilkada tidak semua berhasil, ada juga yang gagal. Baik yang berhasil maupun yang gagal semua rakyat yang menilai,” pungkas Sarmuji.
Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei tentang pencalonan putra sulung Presiden Jokowi yang maju sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju pada Minggu 22 Oktober 2023.
Intinya pertanyaan yang diajukan Litbang Kompas kepada responden yakni majunya Gibran sebagai Cawapres apakah termasuk dari politik dinasti?
Hasilnya, 60,7 persen menjawab setuju Gibran menjadi Cawapres merupakan bentuk politik dinasti dari Presiden Jokowi. Sementara, 24,7 persen menyatakan pencalonan Gibran bukan politik dinasti. Sisanya, 14,6 menyatakan tidak tahu.
Kompas mengembangkan pertanyaan apakah jika ada politik dinasti bakal membatasi hak politik orang lain. 47,2 persen publik menjawab membatasi hak politik. Kemudian, 41,9 persen publik menjawab tidak membatasi hak politik, 10,9 persen menjawab tidak tahu.
Survei Litbang Kompas dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon ada 16-18 Oktober 2023. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancara.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Margin of error penelitian lebih kurang 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.
