Liputanjatim.com  – Penangkapan Direktur Utama Puspa Agro oleh pihak kejaksaan atas kasus ekspor fiktif harusnya menjadi pemberlajaran baru untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam menata ulang jajaran direksi BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, salah satu penyebab direksi berperilaku korup karena tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang baik terhadap perusahaan yang sedang dikelolanya.

Karena itu, pola rekrutmen jajaran direksi menjadi sorotan dewan Jawa Timur. Penunjukkan direksi sebuah BUMD harusnya mempertimbangkan beberapa aspek penting yaitu kapasitas, kredibilitas dan integritas calon direksi.

“Jangan melulu soal kapasitas, apalagi hanya kerena titipan atau kehenda tertentu. Mempertimbangkan kapasitas calon memang penting, tapi integritas nya bagaimana? Ini yang paling penting,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi.

Ia kemudian menyoroti beberapa BUMD milik Pemprov Jatim yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap APBD Jatim. Hal tersebut disebabkan oleh direksi yang minim akan prestasi.

“Tidak perlu saya sebutkan Namanya ya. Ada kok, jajaran pimpinan BUMD kita ini, Gubernur sudah ganti berkali-kali, tapi pimpinan BUMD-nya tetap itu-itu aja,” ujarnya Ketua Fraksi PKB Jawa Timur itu.

Karena itu, kasus yang menimpa Dirut Puspa Agro menjadi momentum untuk melakukan evaluasi seluruh kinerja BUMD Jatim.  Sehingga kebedaraan perusahaan plat merah tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD Jawa Timur.

Fauzan bertekat bersama komisinya untuk melakukan monitoring kinerja BUMD Jatim. “Saya akan mengajak teman-teman di komisi C DPRD Jatim  untuk mengawal ini bersama-sama. Insyaallah kita mempunyai paradigma yang sama, karena ini sudah berkali-kali muncul dalam diskusi-diskusi di internal,” sambungnya.