Liputanjatim.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui platform daring Zoom Meeting bersama Pemerintah Kabupaten Magetan. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang memaparkan kondisi inflasi terkini serta langkah strategis pemerintah dalam pengendalian harga bahan pokok.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada minggu pertama Januari 2025 terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Meskipun demikian, inflasi tahunan (year-on-year) pada Desember 2024 berhasil terkendali di angka 1,57%, lebih baik dibandingkan inflasi pada 2023 yang mencapai 2,6%.
“Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta berbagai faktor global seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang memengaruhi pola pasokan dan distribusi pangan. Oleh karena itu, kita harus mampu mencapai swasembada pangan,” jelas Tito.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara signifikan meliputi:
- Bawang merah di 205 kabupaten/kota,
- Daging ayam ras di 201 kabupaten/kota,
- Minyak goreng di 174 kabupaten/kota,
- Cabai merah di 298 kabupaten/kota, serta
- Telur ayam ras di 242 kabupaten/kota.
Strategi Pengendalian Inflasi dan Kemandirian Pangan
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Harga Pedagang Besar (IPH) pada Januari 2025 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memaparkan lima langkah utama untuk menjaga stabilisasi harga pangan di tahun 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengendalian Inflasi dan Kemandirian Pangan:
- Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP
Penyaluran sebanyak 300.000 ton beras di wilayah dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama Januari-Februari 2025. - Bantuan Pangan Beras
Penyaluran bantuan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Januari-Februari 2025. - Gerakan Pangan Murah
Pelaksanaan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai langkah konkret pengendalian inflasi pangan. - Fasilitasi Distribusi Pangan
Sebanyak 750 ton distribusi pangan akan difasilitasi untuk menjaga kestabilan harga. - Pengembangan Kios Pangan
Sebanyak 453 kios pangan disiapkan untuk mendukung distribusi pangan secara merata.
Sinergi Daerah dan Pusat
Rakor ini juga diikuti secara luring di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha, Magetan, oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Pj Sekdakab) Magetan, perwakilan Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta stakeholder terkait lainnya. Para peserta berdiskusi untuk memastikan strategi pengendalian inflasi dapat diimplementasikan secara efektif di daerah masing-masing.
Upaya sinergis antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mendorong kemandirian pangan di tengah tantangan global.
