LIPUTAN JATIM

PWNU Jatim Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Terapkan Kebijakan Lockdown

Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar

Liputanjatim.com – Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan lockdown sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pasalnya, banyak elemen masyarakat yang akan terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Selain itu, usaha untuk memulihkan kondisi sosial pasca wabah pandemi Corona akan semakin sulit.

“Kita tahu sendiri, masyarakat yang bekerja harian, gajinya tidak menentu banyak. Untung pemerintah tidak menerapkan lockdown, kalau diterapkan, saya khawatir kejadian di India bisa terjadi di sini,” ungkap kyai Marzuki, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

“Masyarakat kita banyak yang kerja tukang kuli, jualan gorengan, tukang becak, jualan koran di perempatan banyak. Itu kan pendapatannya harian, kalau dapat Rp 50 ribu sehari ya uang itu yang dimakan, mereka gak gajian,” timpalnya.

Selain itu, menurut Pengasuh Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Gasek, Malang, penerapan sosial distancing dan physical distancing saja sudah merepotkan para buruh harian tersebut. Sehingga, bilamana kebijakan lockdown diterapkan akan tumbuh persoalan baru.

“Kalau sampai dilarang keluar rumah, seperti India nanti bisa-bisa ngerampas toko. Khawatir saya kalau diterapkan lockdown bisa kayak negara sana (India, Red). Pembatasan sosial saja sudah mengurangi pendapatan mereka secara signifikan,” jelas Kyai Marzuki.

Kyai Marzuki juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Dana itu harus benar-benar diperuntukkan masyarakat yang terdampak. Pemulihan pasca Covid ini juga repot. Kalau sampai terus parah bisa kerawanan sosial,” pungkasnya.

Exit mobile version