Liputanjatim.com – Hasil kinerja Badan Riset Daerah (dulu Balitbang) Jawa Timur terus menjadi sorotan. Lembaga OPD milik Pemprov Jawa Timur diragukan hasil produksi riset yang dihasilkan dan jarang publik mengetahuinya. Padahal hampir tiap tahun OPD tersebut mendapat anggaran besar dari APBD Jawa Timur.
Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husairi mengatakan Badan Riset Daerah (BRID) seharusnya menjadi pusat hasil penelitian dan pengembangan ide dan gagasan melalui riset yang mendalam dan komprehensif dengan rekomendasi yang inovatif untuk mengatasi kebutuhan yang mendasar di pemprov Jawa Timur.
“Kajian pengentasan kemiskinan, rendahnya IPM dan tingginya angka kematian itu dan anak hampir tak pernah ada kaitannya antara hasil kajian dan penelitian dari balitbang,”jelas politisi PBB ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/10/2022).
Pria asal Bangkalan ini mengatakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur termasuk keperpihakan anggaran dari hasil tindaklanjut hasil riset.”Jika hasil riset tiap tahun hanya menumpuk di rak buku atau ada dugaan anggarannya hanya dijadikan objek proyek di kalangan kampus, kan gak ada gunanya juga dikasih banyak anggaran,”jelasnya.
Sekedar diketahui Kinerja Badan Riset Daerah (Dulu bernama Badan Penelitian dan Pengemmbangan/Balitbang) Jawa Timur dipertanyakan. Pasalnya, salah satu OPD milik Pemprov tersebut dipertanyakan hasil-hasil kerjanya.
Dalam RAPBD Jawa Timur tahun 2023 didapati badan milik Pemprov Jawa Timur tersebut mendapatkan anggaran sebesar Rp 29,6 Milliar RAPBD Jatim 2023. Dibandingkan pemberdayaan masyarakat dan sektor wisata yang sudah jelas meningkatkan ekonomi masyarakat, OPD Pemprov ini belum diketahui hasil kinerjanya.
Bahkan,beberapa legislator di DPRD Jawa Timur mempertanyakan apa saja produk dari litbang yang sudah nyata digunakan berdampak pada masyarakat.” Apa road map litbang pada tahun 2023 ini sehingga perlu biaya yang cukup besar,”jelas anggota DPRD Jawa Timur Mohammad Aziz beberapa waktu lalu.
