Liputanjatim.com – Proyek lumbung pangan atau Food estate yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak tiga tahun silam dianggap belum bisa mencapai tujuan yang diharapkan.
Pasalnya, proyek Food estate dinilai tidak berorientasi kepada pemberdayaan pangan lokal yang memperhatikan pelibatan masyarakat setempat dan cenderung mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
Hal demikian mengemuka dalam Diskusi Media bertajuk “Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?” yang berlangsung secara daring, Jumat (03/03/2023).
Pakar Pertanian-Pangan ITB Angga Dwiartama menuturkan, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia sudah jauh melebihi konsumsi nasional. Namun, di beberapa daerah masih terjadi kerentanan pangan yang sangat tinggi pada bahan pokok.
“Oleh karena itu, masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari harga yang harusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani,” sampainya.
Berpijak pada pendapat itu, ia memandang pembukaan lahan untuk proyek Food estate kurang tepat untuk menyelesaikan masalah pangan di Indonesia.
Bahkan pembukaan lahan pertanian yang bersifat monokultur dan berskala besar dikhawatirkan dapat membuat keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya terancam bahaya kerusakan ekologi.
Hal senada diungkapkan oleh aktivis dan pengamat politik, Ray Rangkuti. Ia menyebut proyek Food estate tidak cukup mampu memecahkan masalah fundamental pangan di negeri ini.
Hal itu disebabkan karena kecenderungan orientasi yang lebih menitikberatkan pada bobot kepentingan sisi ekonomi dibandingkan dengan penyelesaian masalah pangan.
Untuk itu, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dapat membangun sebuah gerakan sosial untuk mengawal isu tersebut secara berkelanjutan.
Tujuannya adalah untuk memastikan isu itu tetap bergema di tengah berbagai isu yang menggelinding deras dalam tahun politik seperti saat ini.
“Para akademisi dan NGO harus terus menyuarakan betapa pentingnya hal ini untuk terus didorong pada publik dan politisi. Ini merupakan isu yang sangat penting karena terkait dengan ancaman kesejahteraan masyarakat dan kerusakan alam yang luar biasa,” ujarnya.
Turut hadir dua narasumber lain dalam diskusi tersebut, yaitu juru kampanye Pantau Gambut Wahyu A. Perdana dan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian.
