Liputanjatim.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden bisa berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) Pemilihan Presiden 2024 bahkan boleh saja ikut kampanye menjadi bola panas yang terus bergulir. Bahkan, berbagai kritikan ikut menyertai.
Presiden Laskar Santri KH Abdussalam Shohib mengatakan, jika sikap itu benar dilakukan oleh Presiden Jokowi maka secara etika tidak elok. Sebab, presiden seharusnya mengedepankan kenegarawanannya dengan merangkul semua paslon dan bersikap netral.
“Presiden harusnya mengedepankan kebijaksanaan, kearifan dan kenegarawanan. Bukan kebijakan yang berpotensi adanya keberpihakan,” kata Gus Salam, sapaan akrabya, Rabu (24/1/2024.
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang ini menilai, pernyataan Jokowi yang demikian tersebut, berpotensi terjadinya arahan instrumen negara untuk memenangkan paslon 2.
“Ini juga sinyal kuat, Presiden berpotensi atau berkeinginan untuk menggerakkan semua instrumen negara yang dia kendalikan untuk memenangkan paslon yang didukungnya,” jelasnya.
Lebih dari itu, lanjutnya, dengan adanya komentar tersebut, ini bisa jadi permulaan pengkebirian demokrasi yang selama ini menjadi dasar negara Indonesia.
“Ini juga bisa menjadi tanda dimulainya pembajakan demokrasi oleh rezim oligarki dan politik dinasti,” ujar Gus Salam.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan seorang presiden boleh kampanye dan memihak ke salah satu paslon. Hal itu dikatakan Jokowi sebagai hak politik yang dilindungi negara.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.
Namun demikian, saat kampanye dilakukan presiden, maka tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas negara. “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.
