Liputanjatim.com – Politisi PKB Jawa Timur Ubaidillah mendukung wacana pemerintah membentu TPS keliling dalam penyelenggaraan pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Ia menilai, TPS keliling bagian dari bentuk terobusan baru mencegah terjadinya kerumunan saat proses pemungutan suara saat pandemi covid-19.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu berpendapat bahwa TPS keliling menjadi bagian solusi untuk mempermudah masyarakat memberikan hak suaranya dalam pilkada dengan sistem jemput bola. Strategi tersebut juga untuk mencegah adanya kerumunan warga pada TPS yang berpontensi terjadinya penyebaran covid-19.
“Ini bisa mengurangi kerumunan dengan aturan dan pelaksanaan yang jelas dan matang,” ungkap politisi asal Bondowoso itu, Selasa (29/9/2020).
Selain itu, TPS Keliling juga menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Dengan mendatangi langsung rumah–rumah warga atau titik-titik tertentu, TPS keliling diprediksi akan meningkatkan partisipasi warga untuk memilih calon kepada daerahnya.
Namun, kata pria yang akrab dengan sapaan Mas Ubaid tersebut, wacana TPS keliling perlu kajian yang lebih mendalam lagi, utamanya terkait implementasi saat berada dalam lapangan. Efektivitas TPS keliling menjadi soal yang perlu ada jalan keluarnya. Sebab pilkada dengan TPS keliling membutuhkan waktu dan tenaga lebih ekstra daripada pilkada dengan TPS biasa.
“Simulasi waktu, simulasi tenaga atau panitia yang dibutuhkan perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan juga kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaannya ini tentu akan berbeda juga,” katanya.
Selain itu, tidak kalah penting yang harus pemerintah pertimbangkan adalah soal anggaran. Pelaksanaan pilkada dengan TPS keliling membutuhkan angggaran yang lebih besar.
Hal tersebut terjadi karena adanya belanja pemenuhan sarana dan prasarana yang TPS butuhkan, minimal kendaraan dan juga anggaran oprasional saat terjun ke lapangan yang juga bakal ikut membengkak. Sedangkan pada satu sisi, negara juga mengalami permasalahan pendapatan akibat lesunya ekonomi nasional dampak dari covid-19.