Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pilihan (Dapil) Mojokerto-Jombang Masduki mendesak Dinas ESDM Provinsi Jatim dan dinas lain terkait serta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menertibkan maraknya penambang liar.

“Kami minta ESDM dan pihak berwajib untuk turun ke bawah. Kalau ada yang mendekengi (melindungi) ya kita minta untuk ditegaskan masalah ini, jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Masduki ketika dikonfirmasi di kantornya, Jumat 15 September 2023.

Masduki katakan, penegakan hukum terhadap penambang liar tersebut harus dimaksimalkan mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar terhadap lingkungan, karena tidak berpedoman dengan amanat peraturan.

Ia seringkali mendapatkan temuan, penambang liar ini tidak melakukan normalisasi kepada lahan yang dilakukan penambangan. Setelah semua selesai, dan tidak ada lagi yang mau ditambang, maka tempat tersebut ditinggalkan begitu saja.

“Ada aturan, penambang itu setelah selesai pekerjaannya, itu harus ada normalisasi ulang. Kadang penambang, habis pekerjaannya terus ditinggal, maka terjadilah kasus yang kita tahu di Jombang, muncul korban seorang anak tenggelam di bekas galian penambangan liar,” tuturnya.

Ia juga memberikan contoh kasus meninggalnya seorang wartawan yang tertabrak kendaraan pertambangan di Mojokerto. Yang diduga karena supir kendaraan ugal-ugalan saat mengangkut hasil tambang. Ia berpikiran, SDM yang dipakai oleh pertambangan liar bukanlah SDM yang profesional, sehingga kecelakaanpun sering ditemui.

“Saya tidak melihat kasus tabrakannya, saya fokus kepada perilaku tambang liarnya. Soalnya salah satu tugas mulia wartawan itu kan, jika ke lokasi ingin memastikan adanya tambang itu sesuai regulasi. Makanya ini kita harus tertibkan, bukan masalah kecelakaannya, tapi penambangnya itu,” ujarnya.

Ketua DPC PKB Mojokerto ini pun mengaku sudah mengecek ke lokasi, dan hasilnya disampaikan ke ESDM untuk melakukan tindakan tegas. Ia juga berharap ESDM Jatim juga melakukan komunikasi dengan dinas terkait yang berada di kabupaten/kota. Jika ada kebersamaan untuk menuntaskan kasus tambang liar ini, semua akan menjadi mudah dan terselesaikan.

“Mohon ESDM berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menangani permasalahan ini, dan regulasi ditaati untuk masalah ini,” pungkasnya.