Liputanjatim.com – Money politics atau politik uang sudah menjadi rahasia umum yang terus menghiasi pemilu dari tahun ketahun. Politik yang tersebut menjadi senjata andalan para calon kepala daerah atau legislatif untuk membeli suara para voters. Namun perlu diketahui, sebemarnya politik uang tersebut dengan membeli saura voters sebenarnya tidak efektif.
Pakar Komunikasi dari STIKOM Semarang Drs Gunawan Witjaksana, MSi mengatakan bahwa politik uang tersebut hanya efektif untuk voters mengambang atau melum menentukan pilihan, atau mereka masih bingung dengan pillihannya. “Politik uang ini cukup efektif memengaruhi massa mengambang yang belum menentukan pilihan terhadap caleg asal 16 parpol peserta Pemilu 2019,” ungkapnya.
Seperti yang dilansir Antara, justru ada hal yang terbalik, politik uang kurang berpengaruh terhadap pemilih tradisional. Hal itu terjadi karena pemilih tradisional sudah memiliki pilihan tetap saat pemilu itu berlangsung. Gunawan mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan Antara terkait dengan sejumlah oknum caleg mulai mendekati pengurus rukun tetangga/rukun warga menjelang hari-H pencoblosan pemilu serentak, 17 April 2019. Ada di antara mereka yang sempat bertatap muka, ada pula sekadar titip “uang silaturahmi” kepada pengurus RT.
Ia mengatakan bahwa calon pemilih yang menerima uang dari sejumlah caleg sebenarnya tahu pesan di balik komunikasi nonverbal itu. Namun, ada di antara mereka sekadar menerima uangnya tanpa melaksanakan keinginan si pemberi.
Sementara itu, lanjut dia, sejumlah caleg masih ada yang beranggapan bahwa politik uang merupakan cara yang cepat dalam menyosialisasikan citra diri kepada calon pemilih, mengingat sempitnya ruang waktu untuk pengenalan diri kepada publik melalui media elektronik.
“Batas waktu selama 21 hari, saya kira terlalu singkat untuk mengenalkan dirinya kepada publik. Hal ini akhirnya muncul pelbagai cara, salah satunya melakukan praktik politik uang menjelang hari-H pencoblosan,” kata Gunawan yang juga Ketua?STIKOM Semarang.
Menurut dia, beda dengan caleg petahana yang memanfaatkan masa reses untuk melakukan pelbagai kegiatan, misalnya, pengaspalan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Apalagi, selama menjadi wakil rakyat, mereka mengabdi kepada masyarakat secara total. Mau bekerja untuk rakyat, bahkan mau mengorbankan materi yang dia miliki untuk kepentingan rakyat. Kemungkinan besar tanpa politik uang, mereka bakal terpilih,” katanya.
Gunawan lantas mencontohkan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karanganyar. Sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang bersangkutan memperbaiki jalan lingkungan dan membangun infrastruktur lain di desa tersebut. “Ketika pilkades setempat, yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa. Jadi, kades bagi dia hanya status atau ingi disapa `Pak Kades` karena dia tergolong orang kaya di kampungnya,” kata Gunawan.
