Surabaya, Liputanjatim.com – Isu terkait kabinet kerja jilid 2 Jokowi –Ma-ruf Amin untuk periode 2019-2024 santer dibicara publik. Sejumlah kolong media massa terus memuat tokoh-tokoh politik yang diprediksi bakal menjadi menteri Jokowi, termasuk juga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Terkait hal itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membicarakan soal jatah menteri yang berasal dari Jawa Timur meski berhasil memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa Timur. Hal tersebut karena DPW berada pada pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan presiden.
“Untuk urusan menteri, pertama yang paling tahu adalah Alllah SWT, dibawah Alllah ada presiden. Sebab hak prerogratif pemilihan menteri itu kan ada di tangan presiden,” ungkap Pak Halim.
Namun dirinya juga tidak bisa memungkiri jika nantinya ada masyarakat yang mengusulkan kader PKB untuk menjadi menteri adalah hal yang wajar.
“Kalau ada usulan dari warga Jawa Timur terkait dengan posisi menteri tertentu itu merupakan hak konstitusi warga untuk menyampaikan usulan kepada presiden. Namun, keputusannya ada di presiden,” sambung Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Ia bahkan memastikan bahwa pembicaraan soal kursi menteri juga tidak akan ada dalam forum Muktamar PKB yang akan berlangsung pada 20 Agustus mendatang.
“Pembicaraan kursi menteri tidak ada di Muktamar. Sebab, ini akan menjadi ranah ketua umum dengan presiden,” terangnya.
