Liputanjatim.com – Konflik antara PBNU dan PKB semakin memanas tatkala PBNU berencana membentukan panitia khusus (Pansus) atau Tim 5 tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung mengatakan pembentukan pansus tersebut untuk mengambalikan PKB ke pangkuan NU.
“Banyak kita dengar elite PKB ngomong bahwa PKB bukan milik NU tapi milik bangsa, Memang PKB ini milik bangsa karena PKB,” kata Suleman.
Tindakan PBNU itu pun turut mendapat respons dari DPN Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Multazamudz Dzikri. Ia mengatakan bahwa Sulaeman tidak pernah melihat sejarah pernyataan-pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang pernah mengatakan PKB tidak ada hubungannya dengan PBNU.
“Sulaeman Tanjung ini gagal paham, minim literasi dan tergolong kader yang tidak patuh pimpinan,” kata Multazam (29/7/2024).
Memang, sebelum gelaran pilpres dan pileg 2024 yang dilaksanakan Februari lalu, Yahya menegaskan bahwa tidak ada kaitannya PKB dengan PBNU. Bahkan apapun langkah yang diambil oleh PKB dikatakannya bukan bagian dari representasi NU.
Oleh sebab itu, Multazam menganggap PBNU telah menjilat ludahnya sendiri dengan dibentuknya Pansus PKB. Sebab apa yang sudah dikatakan sebelum pemilu 2024 ternyata berbeda dengan setelahnya.
Caleg DPRD Jatim terpilih 2024-2029 ini, menuturkan, PKB sebelum pemilu di 2024 di olok-olok bahkan terkesan keberadaannya tidak pernah dianggap oleh PBNU. Namun ternyata saat ini mereka berusaha membuat opini ke publik, seolah-olah PBNU lah yang ditinggalkan oleh PKB.
“Coba dipelajari ulang statemen Ketua Umum dan Sekjend sebelum pileg. Mereka kompak menjauhkan NU dengan PKB, hari ini kok tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Seolah-olah paling peduli ke PKB, macam ultramen aja,” kata dia.
Ia pun mengingatkan, bahwa PBNU seharusnya tidak cawe-cawe dalam persoalan politik praktis. Ia juga menyindir bahwa PBNU bukan organisasi keluarga yang dapat seenaknya dimanfaatkan.
“Perlu diingat, NU itu didirikan untuk ngurusi ummat, bukan untuk Yahya dan keluarganya,” tuturnya.
Pria kelahiran Pasuruan ini menilai, sikap PBNU belakangan ini dilatarbelakangi disetujuimya Pansus Hak Angket DPR RI terkait pelaksanaan haji 2024 yang diduga banyak kecurangan. Tentu saja yang menjadi aktor utama dugaan adanya kecurangan itu yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketum PBNU Yahya.
“Macam sumbu pendek aja, begitu muncul pansus haji PBNU merespon dengan sigap. Apa PBNU sudah jadi lembaga dibawah naungan Kemenag?” tanyanya.
“Ini tidak fair, lebih bijaklah dalam mengambil sikap. Terlebih membawa nama besar PBNU,” pungkasnya.
