Liputanjatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengapresiasi pengangkatan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” pada hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Repuplik Indonesia yang ke 76.
Menutut Anik, tema yang begitu filosofis itu harus benar-benar diwujudkan. Khususnya dalam penyelesaian pandemi Covid-19.
Politisi dari Fraksi PKB tersebut menuturkan, saat ini pemerintah mempunya tugas besar dalam menangani sisi kesehatan akibat pendemi ini. Salah satunya menutup celah agar mafia alat kesehatan (Alkes) tidak bermanufer mengambil kesempatan ditengah kesulitan kesehatan masyarakat.
“Contohnya swab antigen dan PCR test yang harganya begitu mahal, ada yang hampir satu juta. Padahal di India kalau di rupiahkan sekitar 115.000 rupiah. Jika mereka (India) berani menjualnya segitu, berarti harga sebenanya dibawah harga jual,” kata Anik Maslachah, Senin (17/8/2021).
Anik meminta, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap standarisasi harga alkes tersebut. Agar tidak membebani masyarakat ditengah himpitan perekonomian akibat pandemi ini. Hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Tumbuh kepercayaan pemerintah terhadap penanganan pandemi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh para mafia alkes. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas,” kata Anik.
Tidak hanya itu, yang juga menjadi sorotan politisi dari Daerah Pilihan (Dapil) Sidoarjo ini adalah syarat swab PCR atau antigen untuk bepergian juga menjadi perhatiannya. Seperti keharusan menunjukkan surat test swab saat melakukan bepergian menggunakan pesawat. Hal tersebut menurutnya sangat memberatkan, sebab harga test tersebut tidak murah.
“Masyarakat mana bisa tumbuh ekonomi kalau terus dibebani dengan persyaratan-persyaratan jika melakukan aktifitas berat. Ini makna dari tangguh dan tumbuh. Maknanya di situ,” paparnya.
Selain itu, Sekertaris DPW PKB Jatim ini menuturkan, dari posisi perekonomian, Anik berharap pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jatim mengindahkan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan perekonomian dari sektor ekonomi inklusif.
Yang kedua pembangunan ekonomi. Seperti sambutan pak presiden pembangunan ekonomi inklusif ekonomi inklusif itu
“Pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada masyarakat. Merekrut tenaga masyarakat sebanyak-banyaknya,” tutur Anik.
Dalam pembangunan ekonomi tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi tumpuan demi mewujudkan ekonomi inklusif. Yang pertama fokus pada dari sektor riel.
“Nah pembangunan ekonomi sektor riil Jawa Timur itu, pertanian dan UMKM. Kemarin juga saya ajukan di RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kalau pembangunan ekonomi ini benjadi prioritas, tentu ada keberpihakan anggaran yang lebih jangan landai jangan biasa saja,” lanjutnya.
Yang kedua, pembangunan ekonomi inklusif yakni penggalakan dari sektor imdustri dagang dan jasa. Apalagi menurutnya pemerintah sudah dibekali dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
“Bagaimana kita meningkatkan dan mendorong untuk industri jasa barang dagang. Infestasi yang muncul ini bukan sekedar infestasi yang padat modal, yang padat mesin alat. Tetapi lebih fokusnya padat karya atau padat kerja,” ujarnya.
