Liputanjatim.com – Ratusan perempuan dari berbagai elemen NGO seperti Fatayat NU, IPPNU dan juga Perempuan Bangsa di wilayah Jawa Timur turun jalan melakukan aksi simpatik dan ajakan kepada masyarakat untuk peduli terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan ada. Aksi tersebut dilakukan dengan cara penandatanganan stop kekerasan dan petisi pelindungan perempuan dan ada anak di area halaman Masjid Al – Akbar Surabaya, Minggu pagi (22/1/2023).
Aksi yang diikuti ratusan perempuan tersebut diikuti juga berbagai tokoh nasional, seperti Gus Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), dan Anggota DPR RI seperti Arzeti Bilbina, Nihayahul Magfiroh serta Anggota DPRD Jatim Anik Maslachah, Hikmah Bafaqih dan beberapa anggota DPRD F-PKB.
Gerakan petisi tersebut dilatarbelakangi oleh Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur juga cukup tinggi. Sekalipun dalam data Simfoni PPA Jatim ada penurunan kasus, dari 924 di tahun 2020, lalu 901 di tahun 2021 dan 826 di tahun 2022. Fenomena terakhir yang menyita perhatian publik adalah tingginya angka perkawinan anak di Jatim dan kekerasan di pesantren/sekolah berasrama. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Jatim, tercatat 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak, dan 80%-nya disebabkan hamil di luar nikah.
Tidak hanya itu, Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan yang diselenggarakan Kementerian PPPA pada tahun 2021 juga menunjukkan kenaikan prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 15-64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan. Dari 4,7 persen atau 1 dari 21 perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2 persen atau 1 dari 19 perempuan pada tahun 2021. Adapun, dari Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja diketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sedangkan, 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya (KPPPA RI, 2022).
Sementara itu, Gus Muhaimin menginisiasi gerakan peduli perempuan dan anak secara nasional menyebut pentingnya untuk merapatkan barisan dan merespons secara konstruktif fenomena memprihatinkan kekerasan pada anak dan perempuan.
“Jadi penggerak anti kekerasan di Jawa Timur berkumpul hari ini, bersatu padu. Kita semua menekadkan diri sebagai bagain perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Muhaimin.
Wakil Ketua DPR RI itu optimis bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan, khususnya dalam hal menekan angka kekerasan pada anak dan perempuan.
“Kita bikin Indonesia bebas, selamat dan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seluruh warga Indonesia kita dorong akan sadar hak dan kewajibannya, aturan dan konstitusi kita tegakkan,” jelasnya.
