Liputanjatim.com – Dalam rangka persiapan Penilaian Parahita Ekakarya (PPE), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar menggelar rapat Desk Pengisian Aplikasi PPE.

Agenda itu dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Inspektorat, Bagian Organisasi, DLH, hingga Bagian Tata Pemerintahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, DP3AP2KB Kota Blitar, Endang Sulistyani, mengatakan, agenda ini bertujuan untuk memenuhi bukti dukung indikator PPE tahun 2025.

Salah satu fokus evaluasi dalam penilaian ini yaitu aspek kelembagaan dan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Jumat (21/2/2025).

Endang menyebut dalam aspek pelembagaan, terdapat perubahan dari tujuh prasyarat kini menjadi tiga. Meliputi kebijakan atau regulasi terkait PUG, sumber daya manusia, serta data terpilah. 

Sementara itu, aspek penyelenggaraan PUG mencakup tujuh tahapan pembangunan, yaitu prospek, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Selain itu, inovasi dalam pelaksanaan program juga menjadi salah satu poin evaluasi guna memenuhi bukti dukung indikator PPE 2025.

Endang juga menyoroti kendala yang masih dihadapi sejumlah OPD, terutama dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Untuk mengatasi hal ini, DP3AP2KB berupaya memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis dalam proses penyusunannya. Saat ini, sebanyak 95% OPD telah melakukan penyusunan PPRG. 

“Ada dua hal terkait dengan pelembagaan dan penyelenggraan PUG. Dimana kalau dulu pelembagaan PUG ada tujuh prasyarat sekarang tinggal tiga prasyarat. Kemudian untuk penyusunan PPRG sudah 95% ya,” ungkap Endang.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Endang berharap dapat meraih tingkatan yang lebih tinggi dalam PPE 2025. Sebab, sebelumnya Kota Blitar sempat mengalami penurunan gelar akibat revitalisasi PUG, sehingga peningkatan nilai tahun ini menjadi target utama.