Liputanjatim.com – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat RI sekaligus Ketua Majelis Pembina Nasional (Mabinas) PB PMII, Abdul Muhaimin Iskandar, mengukuhkan jajaran pengurus baru Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk masa khidmat 2024-2027 berlangsung dengan khidmat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin, menekankan pentingnya peran PMII sebagai organisasi yang selalu relevan di setiap zaman. Selain itu, Gus Muhaimin mendorong agar PMII bisa terus mengawal infrastruktur serta mampu menciptakan ekosistem yang produktif.
“PMII adalah organisasi luar biasa yang selalu hadir di setiap zaman. Pada periode ini, PMII harus terlibat lebih aktif dalam jejaring, pengawalan infrastruktur, dan menciptakan ekosistem yang produktif,” tuturnya.
Gus Muhaimin juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus PB PMII yang baru dilantik. Ia berharap agar semua pengurus dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah dan tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus PB PMII yang baru dilantik, saya berharap semuanya dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ketua PB PMII terpilih untuk periode 2024-2027, M Shofiyullah Cokro, menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi ini beradaptasi dengan tantangan zaman. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru siap untuk bergerak secara kolektif dalam membangun negara.
“PMII harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan siap menerima tantangan,” katanya.
Shofiyullah juga menekankan pentingnya peran aktif setiap kader PMII dalam pembangunan negara. Ia mengajak seluruh anggota untuk bergerak bersama dan berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan.
“Setiap kader PMII harus bergerak secara kolektif dan berperan aktif dalam pembangunan negara,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Shofiyullah menegaskan bahwa PMII harus menjadi organisasi yang mandiri. Ia menyatakan bahwa organisasi ini perlu mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“PMII harus menjadi organisasi yang mandiri untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
