Liputanjatim.com – Pengukuhan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Timur (BEMNus Jatim) yang berlangsung di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya, diwarnai aksi simbolik mahasiswa yang menyuarakan tujuh tuntutan keras kepada pemerintah dan DPR. Konsolidasi akbar ini menjadi panggung kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Koordinator Daerah BEMNus Jatim, Helvin Rosianda, menegaskan bahwa mahasiswa menuntut pemerintah agar lebih jernih dalam merumuskan undang-undang serta mengevaluasi kinerja para menteri. “Kami ingin pemerintah lebih berpihak kepada rakyat. Jangan sampai undang-undang yang dibuat justru merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir elite. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap turun ke jalan dengan aksi lebih besar,” tegas Helvin, Selasa (4/2/2025).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti kinerja beberapa menteri yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. “Dalam 100 hari kerja ini, kami melihat banyak menteri yang hanya omong kosong tanpa tindakan nyata. Nama seperti Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani masuk dalam catatan kritis kami,” tambah Helvin.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Mahasiswa menilai bahwa program ini justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Program ini seharusnya membantu rakyat kecil, tetapi malah dijadikan ajang memperkaya diri. Banyak laporan mengenai kualitas makanan yang buruk dan tidak layak konsumsi,” ujar salah satu mahasiswa peserta aksi.

Selain itu, mahasiswa juga menolak proyek PSN Surabaya Waterfront Land yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Proyek ini hanya menguntungkan investor besar dan merugikan warga sekitar. Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan lingkungan,” jelas seorang peserta aksi.

Tujuh Tuntutan BEMNus Jatim:

1. Menolak tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas di DPR karena dinilai melemahkan sistem peradilan pidana dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
2. Mengkritisi RUU KUHAP yang berpotensi mengaburkan fungsi kejaksaan serta tumpang tindih dengan institusi lain seperti Polri, TNI, dan BIN.
3. Menuntut evaluasi besar-besaran terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama menteri yang dinilai hanya “omong kosong”. Nama Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani menjadi sorotan.
4. Mengungkap dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang disebut hanya menjadi ladang bisnis oknum tertentu tanpa benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
5. Menolak proyek PSN Surabaya Waterfront Land yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, bahkan justru merugikan warga setempat.
6. Mendesak evaluasi kondisi wilayah pesisir Jawa Timur, termasuk Suramadu, yang mengalami problematika seperti reklamasi dan infrastruktur jembatan yang semakin tidak layak.
7. Menuntut regulasi harga LPG 3 kg di tingkat pengecer, karena harga yang terus naik semakin mencekik rakyat kecil.

Helvin menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan mereka, aksi besar-besaran akan digelar di berbagai kota di Jawa Timur. “Kami sudah bersiap. Jika pemerintah tetap diam, kami akan turun ke jalan dan memastikan suara mahasiswa serta rakyat tidak diabaikan,” pungkasnya.

Aksi pengukuhan yang diwarnai kritik tajam ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih berperan sebagai pengawal demokrasi dan kebijakan pemerintah. Dengan tujuh tuntutan yang disuarakan, mereka berharap ada perubahan nyata demi kesejahteraan rakyat.