Liputanjatim.com – Rancangan Anggaran Pendapat Daerah Lamongan Tahun 2023 ditargetkan mencapai angka Rp. 3,13 Triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2% jika dibandingkan Pendapat Daerah Lamongan pada Tahun 2022. 

Hal itu diungkapkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam penyampaian pengantar nota keuangan Raperda APBD Tahun 2023 saat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (31/10). 

Terdapat beberapa perubahan yang menjadikan Anggaran Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dapat meningkat. Ia memaparkan Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 2%. Pendapatan Transfer naik sebanyak 4%. Sedangkan komponen lain dalam pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 50%.

Hal itu mendapatkan apresiasi dari segenap fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan yang digelar pada Kamis, (03/11/2022). Dalam agenda pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD Tahun 2023, fraksi-fraksi berpendapat bahwa APBD sebagai salah satu instrument kebijakan haruslah digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Juru bicara FPKB Aslichah menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Meski begitu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh komponen perangkat daerah untuk terus bekerja lebih keras lagi meningkatkan profesionalitas dan prduktifitas kerja. 

“Khususnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar diskresi fiskal dapat terus ditingkatkan dalam berbagai inovasi program pembangunan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Fraksi Gerindra. Imam Fadli selaku Juru bicara Fraksi Gerindra memuji peningkatan anggaran pendapatan daerah pada Tahun 2023 mendatang. Namun, ia menyoroti peningkatan itu hanya mengandalakan salah satu komponen saja. 

“Fraksi Partai Gerindra melihat kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi PAD masih rendah dan tingkat kesadaran wajib pajak  atau retribusi masih tergolong rendah,” ungkapnya.

Menurutnya, kemampuan fiskal Pemkab Lamongan tidak boleh bergantung pada pada satu komponen pendapatan saja. Ia berharap terhadap komponen pendapatan lain dapat terus dilakukan optimalisasi agar dapat ikut memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan daerah.  

Sementara, Fraksi Partai Golkar meminta untuk dapat meningkatkan lagi pendapatan dari komponen pendapatan transfer. Fraksi partai Golkar berpendapat bahwa komunikasi aktif yang intens dengan Pemprov jawa Timur dapat menaikkan lagi angka pendapatan transfer. 

“Pemerintah daerah harus lebih intens menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah propinsi jawa timur, sehingga alokasi anggaran untuk Bantuan Keuangan propinsi bisa meningkat dari yang direncanakan,” tandas Tulus Santoso Juru Bicara Fraksi Partai Golkar.