Liputanjatim.com – Pemprov Jatim berencana untuk mengentaskan status desa tertinggal di beberapa wilayahnya. Gubernur Khofifah pun akan melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah ini.
“Seluruh desa tertinggal baik menurut kualifikasi Kemendes maupun BPS sama-sama harus kita ikhtiarkan agar meningkat menjadi desa berkembang selanjutnya menjadi desa maju mandiri. Mereka butuh asistensi berupa pendampingan maupun peningkatan SDM. Saya berharap desa tertinggal di Jatim bisa dientaskan pada tahun 2020,” kata Khofifah dalam siaran persnya yang diterima liputanjatimcom di Surabaya, Rabu (4/9/2019).
Dari tahun 2019, jumlah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun ada 361 desa. Sedangkan menurut kualifikasi BPS Podes, desa tertinggal di Jatim hanya 82 desa.
Dari data tersebut, Khofifah pun menghimbau kepada seluruh pihak berkomitmen dan bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan di desa.
“Kalau kita ikhtiar bersama bergandengan tangan dan kerja keras maka pada tahun 2020 tidak berlebihan jika pemprov Jatim menargetkan masa graduasi mengentaskan 361 desa tertinggal di Jatim dapat kita wujudkan,” tambahnya.
Tidak hanya itu saja, ungkap Khofifah, lewat kegiatan temu nasional ilmiah diharapkan semua hasil penelitian guru besar, tim akademisi dan seluruh kampus dapat memberikan referensi. Hal ini akan diimplementasikannya ke dalam program-program di berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Menurutnya, setiap OPD tidak mungkin bisa mewujudkan desa mandiri atau desa tertinggal sendirian. Karena, semua OPD harus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tertinggal.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Erani Yustika menyarankan Pemprov Jawa Timur mengundang 361 kepala desa lengkap dengan pendamping desa ke Surabaya. Mereka dikumpulkan jadi satu untuk diberi bekal pengembangan desa selama beberapa hari.
“Sebut saja ini semacam Klinik Desa. Dengan mengajak kampus, lembaga riset, dunia usaha BUMN, BUMD, swasta, LSM, dan seterusnya sebagai pemateri. Dengan begitu para kepala desa dan pendamping desa akan dibuat melek pengetahuan tentang masalah yang dihadapi dan solusi mengatasinya,” pungkasnya.
