Liputanjatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah titik di Kota Pahlawan, khususnya di kawasan Kali Perbatasan. Dalam upaya tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, pada Kamis (2/1/2025) di Ruang Kerja Wali Kota.
Pertemuan itu membahas langkah strategis untuk merawat dan menjaga sempadan sungai agar dapat meminimalisasi risiko banjir. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kondisi sungai di Surabaya mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi dan penyumbatan enceng gondok. “Surabaya adalah wilayah hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah. Kami sudah menyampaikan masalah ini kepada BBWS dan pemerintah pusat. Sementara menunggu perbaikan besar, Pemkot telah melakukan pengerukan dan pembersihan enceng gondok,” ujar Eri.
Eri menjelaskan bahwa banjir terjadi karena Kali Jagir Wonokromo tidak mampu menampung aliran air dari daerah seperti Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Untuk itu, Pemkot telah membangun box culvert besar yang mampu menampung sementara aliran air sebelum masuk ke sungai utama. “Langkah jangka pendek lainnya adalah pemetaan wilayah prioritas serta koneksi saluran dari tersier, primer, hingga sungai besar untuk mengalirkan air ke laut secara efektif,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot juga akan menggalakkan pengawasan dan pembersihan secara rutin di wilayah rawan genangan. “Kami melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air, termasuk melibatkan kampung-kampung agar setiap warga memiliki tanggung jawab terhadap aliran air di lingkungannya,” tutur Eri. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil lebih cepat untuk mengurangi potensi banjir.
Untuk solusi jangka panjang, Pemkot akan bekerja sama dengan BBWS Brantas mengembalikan fungsi sungai yang terganggu akibat bangunan liar di sempadan sungai. “Ada sungai yang lebarnya dulu 30 meter kini hanya tinggal satu meter. Ini perlu segera diperbaiki,” jelas Eri. Pemkot juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain untuk merawat sungai di wilayah masing-masing. “Kami siap membantu alat dan tenaga jika Kali Perbatasan mengalami masalah, agar pekerjaan bisa ditangani bersama,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot akan mengintegrasikan teknologi modern untuk memantau kondisi sungai secara real-time. Sistem ini akan mencakup sensor ketinggian air dan deteksi dini untuk mencegah banjir lebih cepat. “Dengan teknologi, kita bisa mendapatkan data akurat untuk menentukan langkah preventif sebelum air meluap,” ujar Wali Kota Eri.
Langkah jangka panjang lainnya adalah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sungai. Pemkot akan menggencarkan program kesadaran lingkungan melalui kampanye dan pelatihan, terutama kepada generasi muda. “Kita harus tanamkan sejak dini bahwa sungai adalah aset penting yang harus dirawat bersama,” tegasnya.
Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Pemkot Surabaya dalam mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS). “Surabaya adalah ujung aliran Sungai Brantas. Kolaborasi sangat strategis untuk mengatasi masalah seperti enceng gondok dan sedimentasi,” kata Hendra.
Hendra mengungkapkan bahwa pembersihan enceng gondok telah dilakukan secara berkala, tetapi pertumbuhannya yang cepat menjadi tantangan besar. Selain itu, penertiban bangunan liar juga masih menjadi hambatan, meskipun sudah ada upaya hukum. “Kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan Pemkot Surabaya dan daerah-daerah lain yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas. “Kami berencana mengadakan forum diskusi rutin dengan pemerintah daerah terkait untuk memantau perkembangan proyek dan memastikan target dapat tercapai tepat waktu,” jelasnya.
Hendra juga menyoroti pentingnya pendanaan untuk normalisasi sungai. “Kami telah menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai kebutuhan dana tambahan untuk mempercepat penanganan banjir di Surabaya dan wilayah hilir lainnya,” tambahnya.
Permasalahan banjir di Surabaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta. Pemkot mengajak perusahaan-perusahaan besar di Surabaya untuk ikut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Perusahaan bisa membantu dalam bentuk alat berat, pembiayaan proyek, atau pengadaan teknologi pendukung,” ungkap Eri.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air. “Kedisiplinan warga sangat menentukan keberhasilan program ini. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” pesan Eri.
