Liputanjatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2024 sebesar Rp10,9 triliun.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan pengesahan APBD 2024 ini digedok tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2023 dalam rapat paripurna.

“Saya merasa tahun 2021-2024 adalah masa-masa emas Surabaya karena kerja sama antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sangat luar biasa. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yaig telah dilakukan bersama-sama dengan teman-teman DPRD Surabaya,” katanya dalam rilis, Jumat (10/11/2023).

Dia menjelaskan, dalam APBD 2024 itu Pemkot Surabaya memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Ia juga memastikan pemkot akan meneruskan sampai selesai, baik pembangunan jalan di Wiyung, Banyuurip, dan juga pembangunan underpass Dolog.

“Kita juga prioritaskan penyelesaian rumah sakit di Surabaya,” imbuhnya. Eri menargetkan, pada 2024 angka kemiskinan bisa turun menjadi di bawah 2%. Sebab, pada 2022-2023, terhitung Maret sampai Maret, angka kemiskinan menjadi 4,6 persen.

“Nah, kita mulai melakukan penyelesaian kemiskinan dengan padat karya itu di Juni sampai hari ini, makanya target kita 2024 nanti adalah di bawah 2% dan akan tercapai Maret tahun depan,” imbuhnya.

Adapun sektor pendidikan dan kesehatan menjadi urutan teratas dalam alokasi anggaran pembangunan tahun depan, masing-masing di level 21% dari APBD 2024, disusul sektor pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana lain. Seperti pavingisasi, perbaikan saluran air yang menekan ancaman banjir, lampu penerangan umum, perbaikan berbagai balai RW untuk mendekatkan layanan pada masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, menambahkan ddengan penetapan APBD Surabaya yang lebih dini ini, maka aparatur pemerintah kota bisa menyiapkan lebih matang program dan kegiatan Surabaya untuk tahun depan.

“Diharapkan pada 2 Januari 2024, APBD bisa berjalan dengan efektif,” imbuhnya.

Menurutnya, program-program pembangunan Kota Surabaya disusun melalui masukan, saran dan gagasan dari berbagai representasi masyarakat di kampung-kampung, yang dihimpun melalui musyawarah pembangunan.

Termasuk, melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan 50 anggota DPRD, maupun melalui pertemuan-pertemuan informal dengan warga masyarakat di berbagai kampung dan pemukiman. “Pembangunan menyentuh di semua wilayah Surabaya, menyentuh di semua lapisan masyarakat, melibatkan semua kampung dan pemukiman, serta mencakup sekian banyak urusan pemerintahan,” ujarnya.