Liputanjatim.com – Pemerintah Kabupaten Malang berencana untuk menfasilitasi warganya yang berstatus Pasien Dalam Pantauan (PDP) dan Orang Dalam Pantauan (ODP). Namun, tak menutup kemungkinan warga lainnya yang ingin memeriksakan kesehatannya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Kabupaten Malang Sanusi bahwa pihaknya akan menggratiskan pemeriksaan terhadap PDP dan ODP serta warga yang merasa perlu untuk mengecek kesehatannya.

“Karena biayanya mahal, kami memfasilitasi bagi warga dalam kategori dalam pantauan, ODP dan orang-orang yang diduga memiliki riwayat keterkaitan. Semuanya kami biayai,” ungkap Sanusi kepada awak media di Pendopo Pemkab Malang Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (19/3/2020).

Menurut Sanusi, gebrakan ini sebagai upaya Pemkab untuk mengurangi penyebaran Covid 19 di wilayah pemerintahannya. Selain itu, Sanusi mempersilahkan jika ada warga yang ingin mengecek kesehatan secara berkala untuk mendatangi Posko Kedaruratan Bencana Non Alam Covid 19 yang didirikan Pemkab.

“Atau datangi RSUD Kanjuruhan. Jika ingin lebih dekat, maka bisa memeriksakan diri di Puskesmas terdekat,” tambahnya.

Untuk saat ini, Sanusi mengaku bahwa hasil teleconference bersama seluruh camat dan Muspika di wilayah Kabupaten Malang belum menemukan adanya penyebaran virus Covid 19 ini.

“Untuk wilayah Kabupaten Malang sampai hari ini belum terdeteksi adanya penyebaran Covid 19. Namun, ada diduga positif di Dau. Kami sudah melakukan tracking dan mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kontak langsung,” tambahnya.

Untuk kasus di Dau, menurut Sanusi, ada lima orang yang teridentifikasi berkaitan atau memiliki kontak langsung dengan pasien tersebut. Untuk itu, pihaknya masih belum menentukan langkah selanjutnya.

“Apa keputusannya kita menunggu hasil rakor bersama Ibu Gubernur sore ini. Karena ini merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penanganan terhadap lima orang tersebut. Sore ini juga, Ketua Satgas bersama Kadinkes akan berkoordinasi dengan RSSA,” pungkasnya.